Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyampaikan keterangan kepada wartawan usai agenda resmi di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Taruna memaparkan capaian transformasi BPOM, mulai dari pengakuan WHO Listed Authority hingga percepatan izin edar obat inovatif untuk memperkuat layanan publik.
Dalam waktu kurang dari dua tahun, BPOM mencatat percepatan layanan, pengakuan global, serta penguatan industri farmasi nasional. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan, seluruh perubahan harus bermuara pada perlindungan masyarakat.
menitindonesia, JAKARTA — Nama BPOM RI lebih sering terdengar ketika terjadi penarikan produk, temuan pangan berbahaya, atau polemik peredaran obat tertentu. Padahal, di balik itu, lembaga ini memegang peran penting dalam menentukan seberapa cepat masyarakat mendapat akses obat baru, seberapa aman pangan beredar, dan seberapa kuat daya saing industri kesehatan nasional.
Sejak Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dijabat Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., pada Agustus 2024, BPOM memasuki fase transformasi. Fokusnya selain memperkuat pengawasan, juga mempercepat layanan, membangun kepercayaan publik, dan membawa standar regulasi Indonesia lebih diperhitungkan di tingkat global.
Tonggak paling menonjol datang pada Desember 2025 saat BPOM resmi meraih status World Health Organization Listed Authority (WLA). Status ini menandakan sistem pengawasan obat Indonesia dinilai memenuhi standar internasional tertentu, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi produk farmasi nasional menembus pasar ekspor.
Taruna menilai capaian tersebut bukan garis akhir.
“Pengakuan internasional penting, tetapi manfaatnya harus dirasakan nyata. Produk Indonesia harus semakin dipercaya dunia, sementara masyarakat di dalam negeri mendapat jaminan mutu, keamanan, dan akses yang lebih cepat,” ujarnya, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Reformasi Layanan, Diplomasi Sains, dan Ujian Kepercayaan Publik
Di sektor pelayanan, BPOM memangkas waktu registrasi obat inovatif dari sekitar 300 hari kerja menjadi 120 hari. Melalui mekanisme reliance—yakni pemanfaatan hasil evaluasi regulator yang diakui—proses itu diupayakan turun lagi hingga 90 hari.
Langkah ini penting karena keterlambatan izin edar kerap membuat inovasi medis masuk lebih lambat ke pasar domestik.
“Kita tidak boleh tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan. Tetapi cepat saja tidak cukup. Kecepatan harus dibarengi ketelitian, integritas, dan perlindungan masyarakat,” kata Taruna.
Untuk menopang perubahan itu, BPOM mulai menerapkan transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam proses evaluasi serta sertifikasi produk. Tujuannya memangkas hambatan birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat akurasi pengawasan.
Di bidang riset, BPOM meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atas produksi senyawa baku pembanding dengan ketersediaan terbanyak di Indonesia. Bagi industri, keberadaan bahan pembanding penting untuk menjaga standar mutu dan konsistensi produk.
BPOM juga mendorong pola kolaborasi akademisi, bisnis, dan pemerintah—dikenal sebagai model ABG (Academics, Business, Government). Melalui pendekatan ini, lembaga tersebut telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 52 perguruan tinggi di berbagai daerah untuk mempercepat hilirisasi riset.
Pada saat bersamaan, upaya memperkuat produksi bahan baku obat dalam negeri terus didorong. Tujuannya mengurangi ketergantungan impor, memperkuat ketahanan kesehatan nasional, dan menekan harga obat agar lebih terjangkau.
Di level global, Taruna aktif membawa perspektif Indonesia ke forum-forum strategis. Ia tercatat menjadi pembicara di Harvard Medical School dan National University of Singapore. Ia juga menyampaikan posisi Indonesia dalam forum Global Health and Medicine yang diselenggarakan United Nations Institute for Training and Research di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York.
Sementara di dalam negeri, BPOM mempertahankan predikat lembaga paling informatif dalam KIP Award 2024 dengan skor 96,63. Dalam lanskap komunikasi digital, BPOM juga masuk tiga besar nasional untuk performa media sosial kementerian dan lembaga pemerintah.
Taruna menerima sejumlah penghargaan kepemimpinan, antara lain TOP Leader on Digital Implementation 2024 serta Anugerah Kepemimpinan Visioner Pengawasan Obat dan Makanan 2026 dari Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia.
Meski demikian, ia menegaskan ukuran keberhasilan lembaga tidak terletak pada banyaknya penghargaan.
“Ukuran utama kami sederhana: masyarakat merasa terlindungi, pangan aman, obat tersedia dengan baik, dan pelaku usaha yang patuh memperoleh kepastian layanan,” ujarnya.
Transformasi BPOM tentu belum selesai. Pengawasan perdagangan digital, keterbatasan sumber daya manusia, hingga kompleksitas rantai pasok global masih menjadi tantangan. Namun dalam waktu kurang dari dua tahun, arah perubahan mulai terlihat: regulator yang berupaya lebih cepat, lebih terbuka, dan semakin relevan dengan kebutuhan publik.
