Buku Presiden Solusi Diluncurkan, Klaim Prabowo Sudah Hadirkan 108 Solusi dalam 18 Bulan

Peluncuran Buku 'Presiden Solusi'
menitindonesia, JAKARTA – Sebanyak 108 solusi atas berbagai persoalan bangsa yang diklaim telah dihadirkan Presiden Prabowo Subianto selama 18 bulan masa pemerintahannya kini dibukukan dalam karya berjudul “Presiden Solusi”.
Buku tersebut ditulis oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayuza Setiawan, serta Asisten Khusus Presiden Bidang Analisis Data Strategis Agung Gumilar Saputra.
Peluncuran dan bedah buku “Presiden Solusi: Problem Solving ala Presiden Prabowo Subianto” digelar di University Club Jakarta, Senin (8/6/2026).
Muhammad Qodari mengatakan buku tersebut disusun untuk mendokumentasikan secara sistematis berbagai kebijakan dan langkah yang ditempuh Presiden Prabowo dalam menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat.
“Menuju Bapak Transformasi Bangsa, rekam jejaknya kita catat di buku Presiden Solusi ini. Ada 108 solusi dan akan terus bertambah karena ini baru data awal,” kata Qodari.
Menurutnya, buku tersebut tidak hanya mencatat program pemerintah, tetapi juga menjelaskan berbagai persoalan yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan serta dampak yang ingin dicapai.
“Buku Presiden Solusi menunjukkan bagaimana Presiden Prabowo menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:
Usai dilantik Prabowo Sebagai Penasihat, Said Iqbal Beberkan 3 Agenda Utama untuk Tingkatkan Kesejahteraan Buruh

Qodari menjelaskan, 108 solusi yang dirangkum dalam buku tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, hingga reformasi birokrasi.
Ia meyakini jumlah tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya masa pemerintahan Prabowo.
“Ini baru sekitar 1,5 tahun masa jabatan Presiden Prabowo. Kami sangat yakin solusi-solusi ini akan terus bertambah,” katanya.
Sementara itu, Dirgayuza Setiawan mengungkapkan penyusunan buku tersebut berangkat dari kebutuhan untuk merekam berbagai kebijakan yang lahir di lingkungan Presiden secara lebih sistematis.
Ia mengaku terinspirasi dari kisah Ted Sorensen, penulis pidato Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, yang menekankan pentingnya mendokumentasikan perjalanan sebuah pemerintahan.
“Bagi orang-orang yang bekerja di kantor Presiden, kalian memiliki beban sejarah untuk menuliskan dan merekam sejarah kemenangan,” ujar Dirgayuza.
Menurut dia, masih banyak masyarakat yang mengetahui program-program unggulan pemerintah, namun belum memahami persoalan yang ingin diselesaikan melalui program tersebut.
“Publik tahu Pak Prabowo punya program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program lainnya. Tetapi belum memahami kenapa program-program itu lahir dan masalah apa yang ingin diselesaikan,” katanya.
Karena itu, buku Presiden Solusi disusun dengan format yang sederhana. Setiap kebijakan dijelaskan melalui pendekatan masalah dan solusi, dilengkapi kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan serta data pendukung yang relevan.
Dirgayuza menilai salah satu karakter utama Presiden Prabowo adalah dorongan untuk menghadirkan solusi secara cepat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Bapak Presiden merasa semua harus di-deliver secepat-cepatnya. Karena rakyat membutuhkan makan hari ini, pupuk hari ini, kemudahan hari ini juga. Sekolah-sekolah perlu di-deliver secepat mungkin,” ujarnya.
Dalam buku tersebut juga diulas sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan reformasi hukum. Dirgayuza menyebut Presiden Prabowo secara konsisten menolak praktik kriminalisasi dalam proses penegakan hukum.
“Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden selalu mengatakan tidak boleh ada kriminalisasi dalam proses hukum kita,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang disebut sebagai bentuk intervensi negara dalam memastikan keadilan berjalan, mulai dari pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong hingga rehabilitasi dan amnesti terhadap dua guru SMAN Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
Selain itu, buku tersebut juga mengulas kebijakan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen pada tingkat terendah serta penyediaan 8.900 rumah dinas hakim sebagai upaya memperkuat integritas lembaga peradilan.
“Secara sistemik, beliau mencoba memperbaiki agar ke depan kasus-kasus kriminalisasi bisa ditekan seminimal mungkin,” tutup Dirgayuza.