Srikandi melek politik – Tarik ulur revisi UU Pemilu yang menimbulkan pro kontra, menjadi tema diskusi warung kopi yang digelar Srikandai Pemuda Pancasila Sulsel. “Kami ingin agar srikandi PP melek politik, dan bisa tahu ada apa di balik perdebatan revisi UU Pemilu,” kata Irmawati Syahrir.
menitindonesia, MAKASSAR – Revisi Undang-Undang Pemilu menjadi bahan perbincangan dan perdebatan di Warung Kopi Seruni, Jalan Bau Mangga 23, Makassar. Menariknya, perdebatan itu diprakarsai Srikandi Pemuda Pancasila Sulsel dengan menggelar kegiatan talk show, Senin (8/2/2021).
Talk Show dengan tema “Puzzle Politik Menuju Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan dalam Pusaran Revisi UU Pemilu” ini menghadirkan tiga narasumber, dari kalangan akademisi hadir Dekan Fisip Universitas Bosowa Prof Dr Arief Wicaksono, S.Ip, M.Si, konsultan politik hadir Direktur Indeks Politika Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir dan hadir pula peneliti dari Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Muhammad Kafrawi, S.Ip,M.,Si.
Dari ketiga narasumber tersebut, rencana revisi UU Pemilu ini menjadi bahan perdebatan di hadapan peserta diskusi yang rata-rata dari kalangan perempuan berbaju loreng khas Pemuda Pancasila. Peneliti LSKP, Kafrawi mereviuw Pemilu 2019, di mana kata dia, merenggut ratusan nyawa petugas KPPS karena kelelahan.
Dia sangat mengkhawatirkan jika Pemilu akan datang dilaksanakan secara serentak. Mulai dari Pemilu Presiden, legislatif, dan Pilkada, jika pelaksanaannya bersamaan, maka Kafrawi mengaku khawatir, petugas KPPS yang akan meninggal jumlahnya bisa mencapai ribuan karena kelelahan dan stress.
Karena itu, menurut Kafrawi, LSKP merekomendasikan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada dan Pemilu dilaksanakan secara bertahap, “Jangan dipaksakan bersamaan, sebab bisa mengakibatkan petugas kelelahan dan stres. Ini yang rawan menyebabkan banyak petugas yang meninggal dunia,” ujar Kafrawi.
Beda dengan pendapat Direktur IPI, Suwardi Idris Amir yang mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang menolak pembahasan RUU Pemilu. Menurut Suwardi, sikap Jokowi sudah tepat sebab ia berani mengabaikan keinginan Parpol tunggangannya di Pilpres 2019 lalu yang mau melakukan revisi terhadap UU Pemilu.
“Presiden Jokowi berkeinginan untuk fokus pada penanganan wabah Covid 19 dan pemulihan ekonomi. Jadi tidak menutup kemungkinan, Pilkada serentak bisa saja dilaksanakan tahun 2023 apabila penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi bisa segera membaik di tahun 2021,” ujar Suwardi Idris.
Dekan Fisip Universitas Bosowa Arief Wicaksono, juga punya pendapat lain. Dia menilai, puzzle politik saat ini telah memiliki pola yang pakem. Namun, kata dia, tetap memungkinkan untuk berubah.
“Masing-masing pelaku politik punya strategi dan taktik dalam menyusun puzzle-puzzle politiknya. Yang juga pentinga, harus mendorong agar pendidikan politik dari usia dini lebih dimassifkan,” ujar Arif.
Dia menyayangkan adanya pembatasan-pembatasan diskusi politik masuk ke ruang pendidikan seperti kampus dan terkesan seolah-olah alergi pembahasan politik didalam kampus.
“Padahal, di negara maju seperti Amerika, diskusi dan obrolan politik dalam lingkungan kampus adalah hal yang lumrah,” kata Arif Wicaksono.
Sementara itu, Ketua DPW Srikandi Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Irmawati Syahrir dalam sambutannya mendorong kader Srikandi Pemuda Pancasila agar melek politik dengan mengikuti kegiatan pendidikan politik seperti yang sedang berlangsung.
“Kita tidak boleh menghindar dan alergi dengan pembahasan politik, karena sadar atau tidak, segala hal yang menyangkut kehidupan dan hajat orang banyak lahirnya dari politik,” pungkas Irma. (andi ade zakaria)
