menitindonesia, MAKASSAR – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar memperkuat edukasi kebangsaan sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Menurut Andi Hadi, penguatan wawasan kebangsaan harus dilakukan secara lebih masif dengan menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini sekaligus memperkuat nilai persatuan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
“Sosialisasi kebangsaan ini harus terus diperkuat dengan masuk ke sekolah-sekolah di Makassar untuk memperkuat persatuan dan mencegah konflik yang terjadi di Kota Makassar,” ujar Andi Hadi, Senin (6/7/2026).
BACA JUGA:
Keluhan Tak Kunjung Reda, DPRD Makassar Akan Buktikan Langsung Klaim PDAM di Lapangan
Ketua DPD PKS Makassar itu menilai edukasi mengenai wawasan kebangsaan, toleransi, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan tidak boleh hanya menyasar masyarakat umum. Menurutnya, lingkungan pendidikan harus menjadi fokus utama karena menjadi ruang pembentukan karakter generasi muda.
Karena itu, ia mendorong Kesbangpol lebih aktif turun ke lapangan dengan memperluas program sosialisasi di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi.
“Kesbangpol harus lebih masif melakukan sosialisasi, masuk ke sekolah, masuk ke kampus, sehingga potensi konflik bisa dicegah sejak dini. Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan menjadi besar,” tegasnya.
Andi Hadi menilai situasi sosial saat ini perlu mendapat perhatian serius, terutama di tengah maraknya persoalan kriminalitas dan meningkatnya dinamika penyampaian aspirasi masyarakat melalui aksi demonstrasi.
Menurutnya, pemerintah harus memperkuat upaya pencegahan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk memicu gesekan di tengah masyarakat.
“Kita harus hati-hati. Jangan sampai ada pihak yang membisik-bisiki masyarakat hingga membenturkan kelompok pro dan kontra. Hal seperti ini harus dimonitor agar tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan semua pihak,” katanya.
Ia menegaskan, pencegahan konflik sosial tidak bisa dilakukan hanya ketika persoalan sudah muncul ke permukaan. Dibutuhkan langkah antisipatif melalui edukasi yang berkelanjutan, penguatan nilai kebangsaan, serta pengawasan terhadap potensi gesekan yang berkembang di masyarakat.
Dengan langkah tersebut, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan di Kota Makassar.
