menitindonesia, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Rezeki Nur, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah agar setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Rezeki saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII yang digelar bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier Makassar, Sabtu (1/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat dan menjadi forum dialog antara DPRD, pemerintah daerah, serta warga untuk menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah.
Dalam sambutannya, Rezeki menegaskan fungsi pengawasan DPRD bukan sekadar mengevaluasi jalannya program, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
“Pengawasan bukan sekadar mengevaluasi pelaksanaan program, tetapi juga memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA:
DPRD Makassar Soroti Investasi Miliaran Pemkot ke KIMA dan GMTD, Dividen Dinilai Tak Sebanding
Ia menambahkan, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
“Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, narasumber dari DP3A Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes, menekankan bahwa keberhasilan pelayanan publik, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
“Keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, termasuk partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan pengawasan,” ujarnya.
Menurut Ita, pelayanan publik yang responsif hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur pemerintahan bekerja secara profesional, transparan, dan terbuka terhadap masukan masyarakat.
Ia juga mengajak masyarakat tidak ragu menyampaikan aspirasi maupun laporan apabila menemukan pelayanan yang belum berjalan optimal.
Narasumber lainnya, Dardin, S.Kep., Ns., M.Kep., menilai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat.
“Pengawasan yang efektif akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Menurut Dardin, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan.
Dalam sesi diskusi, peserta memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai pertanyaan terkait mekanisme pengawasan program pemerintah daerah.
Salah seorang peserta menanyakan cara masyarakat berperan aktif mengawasi pelaksanaan program pemerintah agar benar-benar sesuai kebutuhan warga.
Menanggapi hal itu, para narasumber mengimbau masyarakat memanfaatkan saluran pengaduan resmi, aktif mengikuti forum konsultasi publik, serta membangun komunikasi dengan pemerintah maupun wakil rakyat.
Peserta lainnya mempertanyakan langkah yang dapat ditempuh apabila menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program pemerintah.
Para narasumber menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah dengan melampirkan data dan informasi yang jelas agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui forum tersebut, DPRD Kota Makassar berharap sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam mengawal jalannya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
