menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (5/8/2026).
Kehadiran Munafri menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembenahan sistem pengelolaan sampah, sekaligus mendorong penerapan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
“Pemkot Makassar tentu terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam penguatan sistem pengelolaan sampah dan pengembangan teknologi pengolahan sampah,” ujar Munafri.
Rapat tersebut dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat dan dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, serta para bupati, wakil bupati, wali kota, dan kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
BACA JUGA:
Dorong Pelatihan ASN hingga Nelayan, Wali Kota Makassar Jajaki Kerja Sama dengan Dubes Singapura
Dalam arahannya, Jumhur meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) selama musim kemarau.
Ia menginstruksikan setiap daerah melakukan langkah antisipatif, mulai dari pembasahan area TPA hingga memperketat pengawasan guna mencegah munculnya titik api yang dapat memicu kebakaran.
“Yang pertama ini yang paling urgent. Ini kemarau panjang. Jadi saya minta semua Pemda dan Pemkot untuk waspada. Yang kedua, urusan kita bicara PSEL, itu adalah urusan untuk wilayah aglomerasi,” katanya.
Selain membahas mitigasi kebakaran, rapat juga menyoroti percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), termasuk pengembangan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai salah satu solusi pengolahan sampah modern.
Menurut Jumhur, setiap daerah dapat memilih metode pengelolaan sampah yang paling sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Selain PSEL dan RDF, pengolahan sampah juga dapat dilakukan melalui pengomposan, pemanfaatan maggot, maupun teknologi lainnya.
“Menjadi bagian evaluasi atau tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait langkah apa yang hendaknya diambil. Langkah-langkahnya sudah ada,” jelasnya.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, rapat tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah, termasuk pembenahan TPA Tamangapa menuju sanitary landfill serta pengembangan proyek PSEL yang saat ini terus didorong sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah di Kota Makassar.
