menitindonesia, MAKASSAR — Kota Makassar masuk dalam program percontohan nasional Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Dua kelurahan, yakni Mattoanging di Kecamatan Mariso dan Kaluku Bodoa di Kecamatan Tallo, dipilih sebagai wilayah binaan sadar HAM.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan, kedua kelurahan tersebut diharapkan menjadi model bagi wilayah lain dalam memastikan penghormatan dan pemenuhan hak masyarakat.
“Keduanya diharapkan menjadi model sekaligus inspirasi bagi kelurahan lainnya dalam memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat,” kata Mugiyanto, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, program ini tidak hanya berbicara soal kebebasan sipil, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, lingkungan hingga perlindungan kelompok rentan.
BACA JUGA:
Kebakaran Mal Nipah Makassar, Api Muncul di Lantai 3 dan 4
Untuk itu, Kementerian HAM menempatkan Penggerak HAM di masing-masing kelurahan. Mereka bertugas memetakan persoalan warga, termasuk anak putus sekolah, stunting, lansia, penyandang disabilitas hingga masyarakat miskin.
“Kami ingin membawa hak asasi manusia dari sesuatu yang sepertinya mengawang-awang itu ke desa. Kami ingin pastikan semua masyarakat yang berada di desa paham dan sadar tentang hak asasi manusia yang mereka miliki,” ujarnya.
Mugiyanto menegaskan, kesadaran HAM juga wajib dimiliki aparatur pemerintah. Sebab, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM.
Data dan persoalan yang ditemukan Penggerak HAM selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.
Secara nasional, Kementerian HAM menargetkan sekitar 200 desa dan kelurahan menjadi wilayah percontohan program tersebut pada 2026.
Mugiyanto berharap Mattoanging dan Kaluku Bodoa mampu menjadi contoh bagi wilayah lain.
“Saya berharap kelurahan ini nanti bisa menjadi model, menjadi inspirasi kelurahan dan desa lain sebagai kelurahan sadar hak asasi manusia,” pungkasnya.
