menitindonesia, MAKASSAR — Kekeringan mulai berdampak luas di Kota Makassar. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mencatat 47.252 jiwa atau 13.929 kepala keluarga (KK) terdampak krisis air bersih di enam kecamatan.
Data tersebut merupakan hasil pemutakhiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar per 5 Agustus 2026.
Enam kecamatan yang terdampak yakni Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala.
Biringkanaya menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbanyak, yakni mencapai 14.787 jiwa. Disusul Tallo sebanyak 10.672 jiwa, Tamalanrea 9.947 jiwa, Manggala 7.601 jiwa, Ujung Tanah 2.921 jiwa, dan Panakkukang 1.324 jiwa.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkot Makassar memperkuat penanganan melalui Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar Tahun 2026, Kamis (13/8/2026).
BACA JUGA:
Investasi Makassar Tembus Rp2,7 Triliun hingga Juni 2026, Sudah 77 Persen dari Target
Rakor tersebut menjadi ajang konsolidasi seluruh potensi dan sumber daya untuk mempercepat penanganan, terutama pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga di wilayah terdampak.
Kepala BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan penanganan kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah. Seluruh unsur harus bergerak sesuai kapasitas masing-masing.
“Setelah status tanggap darurat ditetapkan, yang kita butuhkan adalah aksi. Kita petakan siapa bisa membantu apa, berapa kapasitasnya, di wilayah mana dibutuhkan, dan seberapa cepat dapat digerakkan. Target kita sederhana, masyarakat yang membutuhkan air harus mendapatkan air,” ujar Fadli.
Dalam penanganan awal, BPBD telah mendistribusikan 17 unit tandon air ke Kecamatan Ujung Tanah, delapan unit ke Biringkanaya, dan 10 unit ke Tallo.
Selain pemasangan tandon, operasi tanggap darurat juga difokuskan pada distribusi air bersih menggunakan armada yang tersedia.
Pemkot Makassar mendorong seluruh stakeholder mengerahkan sumber daya yang dimiliki, mulai dari mobil tangki, sumber air baku, tandon, armada distribusi, personel, tenaga kesehatan hingga dukungan operasional dan logistik.
Penanganan juga tidak hanya berfokus pada pemenuhan air bersih. Pemerintah mengantisipasi dampak lanjutan kekeringan, termasuk risiko gangguan kesehatan dan potensi kebakaran.
Kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus dalam operasi tanggap darurat tersebut.
“Rakor ini bukan sekadar menyatukan data, tetapi menyatukan kekuatan. Setelah ini semua harus bergerak. Pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, komunitas dan seluruh stakeholder bersama-sama hadir untuk masyarakat,” tegas Fadli.
BPBD Makassar akan terus memperbarui data dan melakukan asesmen di lapangan selama masa tanggap darurat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi air bersih dan bantuan lainnya dapat diberikan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran.
