Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Prof. Taruna Ikrar (kiri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini (tengah), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh (kanan) menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Sumber Daya Manusia (Rakornas SDM) BPOM Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (18/8/2026). Rakornas mengusung tema “Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI: Membangun SDM Berkelas Dunia menuju Indonesia Emas 2045.”
Kecerdasan buatan kini bukan lagi teknologi pendukung di lingkungan BPOM. Di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar, AI mulai ditempatkan di pusat transformasi manajemen SDM untuk mencetak talenta regulator berkelas dunia dan memperkuat kesiapan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
menitindonesia, JAKARTA — Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) bukan lagi isu masa depan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Di bawah kepemimpinan Kepala BPOM RI Taruna Ikrar, teknologi tersebut mulai ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat transformasi sumber daya manusia sekaligus memperkuat daya saing institusi menghadapi tantangan regulasi global. Hal itu menjadi pesan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sumber Daya Manusia BPOM Tahun 2026, yang mengangkat tema “Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI: Membangun SDM Berkelas Dunia menuju Indonesia Emas 2045”, di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kompleks BPOM RI, Selasa (18/8/2026).
Rakornas tersebut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pejabat pimpinan tinggi kementerian dan lembaga, jajaran pimpinan BPOM, para pakar ahli, staf khusus/staf Ahli Kepala BPOM, serta peserta Rakornas SDM BPOM dari seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.
Bagi BPOM, pembangunan SDM bukan hanya urusan administratif. Institusi yang menjadi garda terdepan pengawasan obat dan makanan nasional itu kini berada pada fase baru ketika tuntutan publik, perkembangan teknologi, serta standar regulatori internasional bergerak jauh lebih cepat dibanding sebelumnya.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa sebagai otoritas regulatori berbasis ilmiah, BPOM membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, berintegritas, adaptif terhadap teknologi, serta memiliki daya saing global. Karena itu, transformasi SDM menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda.
Saat ini BPOM memiliki 6.431 aparatur sipil negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun jumlah tersebut baru memenuhi sekitar 60 persen dari total kebutuhan ideal sebanyak 10.710 pegawai.
Menariknya, mayoritas pegawai BPOM berasal dari generasi muda, dengan komposisi 60 persen generasi Y dan 21 persen generasi Z. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mempercepat adaptasi teknologi dan budaya kerja baru berbasis digital.
Di saat yang sama, tanggung jawab BPOM juga terus meluas. Selain menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan, lembaga ini turut terlibat dalam berbagai program prioritas nasional, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Kesejahteraan Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga percepatan penanggulangan tuberkulosis.
Transformasi SDM untuk Menjawab Tantangan Global
Perjalanan BPOM menuju institusi kelas dunia sesungguhnya telah menunjukkan fondasi yang kuat. Hingga kini, sebanyak 45 unit kerja BPOM telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dengan 10 di antaranya memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi BPOM tahun 2025 mencapai angka 97,74 dengan kategori A, salah satu capaian tertinggi dalam reformasi birokrasi nasional.
Capaian lain yang menjadi tonggak penting adalah keberhasilan BPOM memperoleh status WHO Listed Authority (WLA). Pengakuan tersebut menempatkan BPOM sejajar dengan otoritas regulatori negara-negara maju dan menjadi bukti bahwa sistem pengawasan yang diterapkan Indonesia telah memenuhi standar internasional.
Namun pengakuan global itu juga menghadirkan konsekuensi baru. Standar regulatori yang semakin tinggi menuntut BPOM memiliki SDM berkelas dunia yang mampu bekerja dengan perspektif global, menguasai kompetensi teknis, menjunjung integritas, dan memberikan pelayanan publik dengan kualitas terbaik. Di sinilah AI mulai memainkan peran strategis.
BPOM menyiapkan pemanfaatan AI dalam berbagai aspek manajemen SDM, mulai dari pemetaan talenta dan penentuan suksesor secara lebih presisi, percepatan pembelajaran dan pengembangan kompetensi pegawai melalui sistem pembelajaran adaptif, hingga peningkatan produktivitas kerja melalui otomatisasi proses administrasi yang lebih efisien.
Langkah tersebut bukan sekadar konsep. Survei internal BPOM tahun 2026 menunjukkan bahwa 86,7 persen dari 1.973 responden pegawai telah memanfaatkan AI dalam mendukung pekerjaan sehari-hari. Angka itu memperlihatkan bahwa transformasi digital telah berlangsung di tingkat operasional dan menjadi bagian dari budaya kerja baru di lingkungan BPOM.
Selain itu, BPOM juga berhasil mengintegrasikan data kepegawaian melalui Sistem Informasi My ASN (SIASN) dan bahkan meraih peringkat pertama Skor Arsip ASN Tertinggi Instansi Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2026. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak berhenti pada wacana, melainkan telah menjadi praktik tata kelola yang terukur dan berdampak.
Pada akhirnya, Taruna Ikrar mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata. Faktor penentu tetap berada pada manusia yang mengoperasikannya. AI hanyalah alat bantu. Sementara pola pikir yang adaptif, budaya kerja kolaboratif, integritas, dan komitmen pelayanan publik merupakan fondasi utama yang akan menentukan keberhasilan BPOM membangun SDM berkelas dunia menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam konteks itulah Rakornas SDM BPOM 2026 menjadi lebih dari agenda rutin kelembagaan. Forum ini menandai arah baru birokrasi modern Indonesia: ketika kecerdasan buatan dipadukan dengan integritas manusia untuk menghasilkan pelayanan publik yang semakin cepat, akurat, dan dipercaya masyarakat.
