menitindonesia, JAKARTA – Pemerintah memperkuat operasi terpadu untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Sebanyak 12.880 personel gabungan dikerahkan ke tiga provinsi yang menjadi prioritas penanganan.
Ketiga wilayah tersebut yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Kehutanan, Jumat (21/8/2026), penanganan karhutla melibatkan unsur lintas sektor. Mulai dari Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan hingga masyarakat.
“Operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi.
BACA JUGA:
Sulsel Dikepung Ancaman Karhutla, Gubernur: Jangan Lakukan Aktivitas Picu Api
Dari total personel yang dikerahkan, 10.700 personel berada di Kalimantan Tengah, 1.410 personel di Kalimantan Barat dan 770 personel di Kalimantan Selatan.
Personel gabungan tersebut disebar untuk melakukan pemantauan titik panas atau hotspot, menindaklanjuti laporan masyarakat, patroli terpadu, pemeriksaan lapangan hingga pemadaman darat.
Penanganan tidak berhenti pada pemadaman api. Petugas juga melakukan pembasahan dan pendinginan area terbakar, penyekatan lokasi, serta penjagaan di wilayah rawan untuk mencegah api kembali muncul.
Untuk mempercepat respons di lapangan, koordinasi antarpihak dilakukan melalui posko terpadu.
Posko tersebut menjadi pusat pengendalian operasi, termasuk menentukan lokasi yang harus mendapat penanganan prioritas serta mengarahkan personel dan peralatan sesuai perkembangan situasi.
Berbagai sarana operasional turut dikerahkan. Di antaranya kendaraan, pompa dan pompa jinjing, selang pemadaman, flexible tank, alat komunikasi hingga alat pelindung diri.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan dari udara berupa helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing dan helikopter water bombing.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat penanganan ketika kondisi kebakaran membutuhkan dukungan pemadaman dari udara.
Selain menambah kekuatan personel dan peralatan, pemerintah juga meningkatkan ketersediaan sumber air di wilayah prioritas.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni pembangunan dan pengaktifan sumur bor untuk mendukung operasi pemadaman.
Kementerian Kehutanan menyebut langkah tersebut penting karena sumber air permukaan semakin terbatas seiring kondisi kering yang berlangsung.
Dengan adanya sumur bor, petugas dapat memperpendek jarak pengambilan air sehingga proses pengisian peralatan pemadaman menjadi lebih cepat.
Ketersediaan sumber air juga diperlukan untuk menjaga proses pembasahan dan pendinginan lokasi secara berkelanjutan.
Hal ini menjadi perhatian khusus di wilayah lahan gambut.
Pasalnya, api di lahan gambut dapat bertahan sebagai bara di bawah permukaan. Kondisi tersebut membuat api berpotensi kembali muncul meski kobaran di permukaan telah dipadamkan.
Karena itu, operasi karhutla tidak hanya diarahkan untuk mematikan api, tetapi juga memastikan area yang terbakar benar-benar basah dan dingin.
Pemerintah menekankan penanganan karhutla membutuhkan respons cepat sekaligus berkelanjutan. Penguatan personel, peralatan, dukungan udara, ketersediaan sumber air dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas.
