menitindonesia, MAKASSAR – Serapan anggaran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar masih rendah. Hingga evaluasi triwulan kedua 2026, rata-rata realisasi anggaran sejumlah SKPD disebut baru berada di kisaran 30-40 persen.
Kondisi tersebut menjadi sorotan DPRD Makassar. Dewan meminta Pemkot Makassar segera menggenjot pelaksanaan program agar serapan APBD 2026 tidak kembali rendah seperti tahun sebelumnya.
Anggota DPRD Makassar Fraksi Demokrat, Tri Sulkarnain, mengatakan rendahnya realisasi anggaran menjadi salah satu catatan dalam monitoring dan evaluasi (monev) DPRD terhadap pelaksanaan APBD 2026.
“Pada monev triwulan kedua kemarin, kami memang memantau SKPD dan hampir semuanya rata-rata serapannya berada di antara 30 sampai 35 persen,” kata Tri, Jumat (21/8/2026).
BACA JUGA:
DPRD Makassar Soroti Kabel dan Tiang Semrawut, Minta Izin Dievaluasi
Tri mengingatkan Pemkot Makassar tidak mengulangi kondisi 2025 ketika serapan APBD disebut hanya mencapai sekitar 85 persen.
Menurutnya, seluruh fraksi di DPRD Makassar telah memberikan perhatian agar pelaksanaan program dan belanja daerah tahun ini dapat dipercepat.
“Serapan anggaran yang rendah karena tahun lalu di 2025 itu cuma 85 persen jangan diulangi lagi di 2026. Harus dimaksimalkan,” tegasnya.
DPRD Makassar mendorong Pemkot memprioritaskan program strategis dengan nilai anggaran besar. Program pembangunan stadion dan seragam sekolah gratis disebut menjadi salah satu kegiatan yang berpotensi mendongkrak realisasi APBD.
“Program-program strategis pemerintah kota bisa dimaksimalkan seperti stadion, seragam sekolah gratis dan sebagainya. Dari situ kemungkinan besar serapan anggaran paling banyak dan bisa menaikkan persentase serapan anggaran pemerintah kota,” jelas Tri.
Namun, DPRD meminta program yang bersifat mendesak tidak ikut tertunda.
Tri mencontohkan pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru dan PAUD di Taman Anrea Karebosi yang dinilai perlu segera direalisasikan.
Untuk sektor pekerjaan umum, ia memahami sejumlah kegiatan masih berada dalam tahapan tender. Karena itu, pelaksanaan kegiatan diperkirakan akan lebih banyak berjalan pada triwulan ketiga.
“Yang penting kami sudah menyampaikan kepada pemerintah kota untuk memaksimalkan. Nanti kami pantau ulang lagi di monev triwulan ketiga sampai sejauh mana serapannya,” katanya.
DPRD Siap Turun Langsung
Memasuki triwulan ketiga, DPRD Makassar akan kembali memetakan program yang belum berjalan maupun kegiatan yang realisasinya masih rendah.
Program tersebut akan didorong agar segera dikebut sebelum memasuki tiga bulan terakhir tahun anggaran.
“Pastinya kita memonitoring program-program apa saja yang belum berjalan sampai di triwulan ketiga nantinya untuk dimaksimalkan di tiga bulan terakhir,” ujar Tri.
Bahkan, DPRD membuka opsi melakukan pemantauan langsung ke lapangan jika menemukan kegiatan yang tidak berjalan sesuai target.
Menurut Tri, langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui secara langsung kendala yang menyebabkan sebuah program terlambat atau tidak terealisasi maksimal.
“Kalau perlu memang teman-teman DPRD bisa ikut memantau langsung kegiatan di sana, apa kendalanya, apa masalahnya sampai memang tidak berjalan maksimal,” katanya.
“Kita tidak mau mengulangi lagi serapan anggaran yang rendah seperti tahun lalu,” sambungnya.
Tri juga menyinggung faktor sumber daya manusia (SDM) di masing-masing OPD. Menurutnya, kemampuan pejabat dalam menjalankan program dan mengelola anggaran perlu menjadi perhatian.
Meski demikian, ia mengatakan DPRD tidak ingin buru-buru menyimpulkan seorang pejabat tidak mampu bekerja hanya berdasarkan rendahnya serapan anggaran.
Pelaksanaan job fit yang tengah dilakukan Pemkot Makassar dinilai dapat menjadi momentum bagi Wali Kota Makassar mengevaluasi kecocokan pejabat dengan posisi yang ditempatinya.
“Kami tidak bisa men-judge orang bahwa tidak maksimal dalam penempatan posisinya. Tetapi sehubungan dengan job fit yang diadakan pemerintah kota, kemungkinan besar Pak Wali bisa melihat kira-kira bawahannya atau SKPD mana yang tidak bisa memaksimalkan perannya di SKPD-nya,” ujarnya.
Tri berharap hasil job fit tidak sekadar menjadi evaluasi administratif, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam menentukan pejabat yang tepat untuk posisi strategis.
“SDM-SDM yang selama ini mungkin tidak bisa memaksimalkan anggaran yang ada di tempatnya itu bisa disampaikan melalui job fit. Kalau memang tidak bisa bekerja maksimal, bisa digeser dan digantikan dengan orang yang baru yang bisa memaksimalkan seluruh program-program kerja Pak Wali,” pungkasnya.
