Kepala BPOM RI Taruna Ikrar saat membuka dan mengikuti Table Top Exercise (TTX) 100 Days Mission di Jakarta, forum kolaborasi global untuk memperkuat kesiapsiagaan pandemi dan percepatan respons vaksin.
Pandemi berikutnya mungkin datang tanpa peringatan. Karena itu, Indonesia tidak boleh lagi memulai dari nol. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan kesiapsiagaan harus dibangun sebelum krisis terjadi, termasuk memastikan jalur regulasi vaksin dapat bergerak cepat tanpa mengorbankan aspek keamanan, mutu, dan khasiat.
menitindonesia, JAKARTA — Di tengah meningkatnya ancaman penyakit menular baru dan potensi pandemi global, Indonesia mulai menguji kesiapan nasional melalui pelaksanaan Table Top Exercise (TTX) “100 Days Mission in Indonesia Project”, yang digelar di Hotel JW Mariot, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan ini menjadi simulasi strategis untuk mengukur kemampuan ekosistem kesehatan nasional dalam merespons wabah secara cepat, terkoordinasi, dan berbasis sains.
Acara tersebut dihadiri Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Chief Executive Officer Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) Dr. Richard Hatchett, Deputy WHO Representative Dr. Tara Kessaram, para pemangku kepentingan sektor kesehatan, regulator, peneliti, industri farmasi, serta mitra internasional yang terlibat dalam penguatan ketahanan kesehatan global.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., menegaskan bahwa pengalaman pahit pandemi COVID-19 telah mengajarkan satu hal penting: setiap hari sangat berharga ketika dunia menghadapi wabah. Respons vaksin yang cepat hanya dapat terwujud apabila seluruh rantai ekosistem telah terkoneksi, mulai dari surveilans penyakit, identifikasi patogen, penelitian dan pengembangan, uji klinik, produksi, evaluasi regulator, hingga distribusi vaksin kepada masyarakat.
Menurut Taruna Ikrar, keberhasilan target global “100 Days Mission”—upaya menghadirkan vaksin dalam waktu 100 hari sejak ancaman pandemi teridentifikasi—bergantung pada kesiapan seluruh elemen sebelum keadaan darurat benar-benar terjadi. BPOM, kata dia, mendorong kolaborasi erat antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah agar seluruh kemampuan nasional dapat bekerja sebagai satu kesatuan ketika krisis datang.
Indonesia Tak Boleh Lagi Memulai dari Nol
Taruna Ikrar menekankan bahwa kesiapsiagaan regulator tidak boleh dibangun saat keadaan darurat sudah berlangsung. Yang harus dilakukan adalah memastikan seluruh instrumen regulasi, mekanisme kerja, jaringan kolaborasi, dan kapasitas ilmiah telah siap diaktifkan kapan saja diperlukan.
BPOM sendiri telah memiliki berbagai instrumen percepatan penanganan darurat kesehatan, mulai dari Emergency Use Authorization (EUA), accelerated review, priority review, rolling submission, reliance mechanism, hingga percepatan proses terkait Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan pelepasan bets vaksin. Namun Taruna mengingatkan bahwa percepatan bukan berarti mengendurkan standar pengawasan.
“Lebih cepat bukan berarti lebih longgar. Mutu, keamanan, dan khasiat tetap menjadi fondasi utama dalam setiap keputusan regulator,” menjadi prinsip yang terus dijaga BPOM dalam menghadapi situasi darurat kesehatan.
Melalui simulasi TTX ini, peserta diajak menguji seluruh jalur respons pandemi, mulai dari munculnya sinyal wabah, proses sekuensing patogen, pengembangan vaksin, strategi uji klinik, jalur regulasi, peningkatan kapasitas produksi, hingga penerbitan izin penggunaan awal.
Lebih dari itu, simulasi ini juga menjadi sarana mengidentifikasi titik lemah sistem nasional, termasuk potensi hambatan koordinasi, kekosongan informasi, tumpang tindih kewenangan, serta berbagai bottleneck yang dapat memperlambat respons ketika waktu menjadi faktor penentu keselamatan jutaan orang.
Sebagai regulator yang telah meraih status WHO Listed Authority (WLA), BPOM menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama regulatori tingkat regional dan global. Pengalaman Indonesia dalam evaluasi vaksin, pemberian otorisasi darurat, accelerated review, pengawasan fasilitas produksi, hingga lot release dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kolaborasi di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik.
Dalam pandangan Taruna Ikrar, masa depan pengawasan obat dan vaksin juga akan semakin dipengaruhi perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Karena itu BPOM tengah melihat peluang untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan sebagai Center of Excellence for AI in Drug and Vaccine Regulation, sebuah langkah yang dapat memperkuat kecepatan dan kualitas pengambilan keputusan regulator berbasis sains.
Menutup sambutannya, Taruna Ikrar menyampaikan tiga pesan utama yang menjadi fondasi kesiapsiagaan Indonesia menghadapi pandemi masa depan: kesiapsiagaan harus dimulai sebelum hari pertama krisis, percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas, dan seluruh sistem harus diuji sebelum benar-benar dibutuhkan.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri, akademisi, dan mitra global, Indonesia berupaya memastikan bahwa ketika ancaman berikutnya datang, negara ini tidak lagi bereaksi dalam kepanikan, melainkan bergerak dengan sistem yang telah teruji, siap, dan mampu melindungi masyarakat secara cepat serta efektif.
