Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Sulawesi Selatan (Sulsel) membidik posisi sebagai simpul produksi dan distribusi pangan untuk kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Selain mengandalkan produksi pertanian dan perikanan, pemerintah daerah menilai penguatan infrastruktur serta efisiensi logistik menjadi kunci menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan di Indonesia Timur.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, mengatakan daerahnya memiliki potensi produksi berbagai komoditas pangan, mulai dari beras, jagung, cabai, bawang merah, telur, daging ayam, hingga hasil perikanan.
Hal itu disampaikan Fatmawati saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Jumat (23/10/2026).
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga tentunya kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan sehingga konektivitas sangat dibutuhkan,” ujar Fatmawati.
Menurutnya, produksi yang melimpah tidak akan optimal tanpa dukungan distribusi yang efisien. Karena itu, konektivitas antardaerah perlu diperkuat agar wilayah yang mengalami surplus dapat memasok daerah yang membutuhkan, sekaligus menekan disparitas harga pangan.
Pemprov Sulsel, kata Fatmawati, terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan melalui program tahun jamak atau multiyears Tahun Anggaran 2026. Pengembangan jaringan irigasi juga dilakukan untuk memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Namun, distribusi pangan di kawasan Sulampua masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold chain) dan tingginya biaya angkutan laut. Kondisi tersebut berpotensi menghambat distribusi, menjaga kualitas komoditas, serta memengaruhi harga pangan di tingkat konsumen.
“Melalui GPIPS ini kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, khususnya perluasan Kerja Sama antardaerah (KAD), penguatan neraca pangan kita, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, dan infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan,” katanya.
Fatmawati menambahkan, Pemprov Sulsel bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat pengendalian inflasi melalui empat langkah utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Upaya menjaga produksi juga dilakukan melalui dukungan program Kementerian Pertanian, seperti optimasi lahan rawa, pompanisasi, dan listrik masuk sawah. Program tersebut diharapkan membantu petani menghadapi risiko kekeringan akibat El Nino.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, mengatakan GPIPS Sulampua 2026 menjadi momentum memperkuat pengendalian inflasi pangan di kawasan Indonesia Timur.
Menurutnya, Pelabuhan Makassar memiliki posisi strategis sebagai pintu distribusi pangan ke berbagai wilayah di Sulampua.
Thomas mengingatkan, gejolak harga pangan tidak hanya tercermin dalam angka inflasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia memperkenalkan pendekatan Talu Karsa Pangan Sulampua yang mencakup tiga pilar, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Karsa Daya diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana produktif serta akses pembiayaan. Karsa Sambung berfokus pada perluasan kerja sama antardaerah, penguatan distribusi, dan efisiensi biaya logistik. Adapun Karsa Tata menitikberatkan pada penguatan kelembagaan pangan, kerja sama pelaku usaha, sekolah lapang iklim, serta pengembangan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini.
Thomas juga menyoroti sejumlah praktik yang telah dikembangkan di kawasan Sulampua, di antaranya modernisasi peternakan dengan sistem closed house di Sulawesi Selatan, Taksi Nelayan berbasis koperasi di Gorontalo, serta Mini Distribution Center untuk memperpendek rantai pasok pangan.
“Ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pangan, penyederhanaan regulasi, serta penguatan koperasi dan fasilitas penyimpanan.
Menurutnya, produksi yang melimpah harus diimbangi sistem distribusi yang efisien agar petani memperoleh harga yang layak, sementara konsumen tetap bisa mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.
Pengembangan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dan penguatan koperasi dinilai dapat membantu menyerap hasil panen saat produksi melimpah untuk kemudian disalurkan ketika pasokan berkurang.
Amran juga memaparkan kebijakan pemerintah di sektor pertanian, mulai dari penyederhanaan penyaluran pupuk hingga peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menilai kelancaran pasokan menjadi faktor penting dalam pengendalian inflasi pangan di kawasan Sulampua.
Ia mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Perum Bulog, dan BUMN logistik, termasuk Pelindo, Pelni, serta ASDP, untuk mengatasi tantangan distribusi antarpulau.
Menurutnya, kerja sama antardaerah perlu dilengkapi target terukur, mulai dari volume pasokan dan efisiensi biaya distribusi hingga dampaknya terhadap harga pangan.
Melalui GPIPS Sulampua 2026, pemerintah dan para pemangku kepentingan mendorong penguatan konektivitas, perluasan kerja sama antardaerah, serta peningkatan efisiensi rantai pasok. Bagi Sulawesi Selatan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perannya sebagai sentra produksi sekaligus simpul distribusi pangan di kawasan Indonesia Timur.
