Kepala BPOM Taruna Ikrar menyambut kedatangan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto beserta rombongan di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Kunjungan tersebut membahas sinergi pengembangan dan hilirisasi kratom serta dukungan pembentukan Program Vokasi Pengawasan Obat dan Makanan.
Di tengah ambisi Indonesia membangun industri obat dan produk kesehatan berbasis riset, BPOM mulai menyiapkan fondasi yang lebih besar. Bukan hanya memperkuat regulasi dan pengawasan, tetapi juga mencetak sumber daya manusia terampil melalui pendidikan vokasi. Gagasan ini mendapat dukungan langsung Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
menitindonesia, JAKARTA — Ada sesuatu yang lebih besar dari pertemuan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., saat menerima kunjungan audiensi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Di ruang tamu Kepala BPOM itu, pembicaraan tidak hanya menyentuh persoalan hilirisasi riset dan pengembangan kratom sebagai potensi bahan baku obat dan produk kesehatan. Ada pula agenda strategis mengenai masa depan pengawasan obat dan makanan Indonesia melalui penguatan pendidikan vokasi.
Dua agenda tersebut memiliki benang merah yang sama: membangun kapasitas nasional agar Indonesia tidak terus berada pada posisi pemasok bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk menjamin keamanan dan mutunya.
Dalam audiensi tersebut, Taruna Ikrar menyampaikan bahwa Menteri Brian Yuliarto memberikan dukungan kuat terhadap pembentukan Program Vokasi Pengawasan Obat dan Makanan.
Bahkan, menurut Taruna, Menteri Brian berinisiatif untuk ikut meluncurkan program tersebut.
Dukungan itu menjadi sinyal penting bagi BPOM. Sebab, penguatan pengawasan obat dan makanan, juga membutuhkan perangkat regulasi, laboratorium, dan teknologi.
“Indonesia juga membutuhkan tenaga profesional yang memiliki kompetensi spesifik, memahami standar keamanan produk, serta mampu menjawab tantangan industri kesehatan yang terus berkembang,” tutur Taruna.
Dari Hilirisasi Kratom hingga Investasi Sumber Daya Manusia
Pertemuan Taruna Ikrar dan Brian Yuliarto sendiri memiliki agenda utama memperkuat dukungan BPOM terhadap pengembangan dan hilirisasi kratom (Mitragyna speciosa) berbasis bukti ilmiah.
Kratom merupakan tanaman asli Indonesia yang memiliki potensi ekonomi dan telah menembus pasar ekspor. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah optimal karena Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengolahan, standardisasi, kepastian regulasi, dan pengembangan produk hilir.
Taruna menyebutkan nilai ekspor kratom Indonesia pada 2022 mencapai USD27,13 juta. Angka ini memperlihatkan bahwa kratom memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil, tetapi pengembangannya membutuhkan tata kelola yang lebih kuat.
Salah satu perkembangan penting datang dari Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama PT EBM Scitech yang telah mengembangkan teknologi ekstraksi dan pemurnian mitraginin. Teknologi tersebut telah didaftarkan sebagai paten pada 22 September 2025.
ITB juga menjalin kerja sama dengan PT Indofarma (Persero) Tbk untuk mengembangkan riset tersebut menuju peningkatan kapasitas produksi.
Di sinilah peran BPOM menjadi strategis. Taruna Ikrar menempatkan aspek keamanan, mutu, dan pembuktian khasiat sebagai fondasi utama sebelum hasil penelitian dikembangkan menjadi produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
“BPOM siap mendampingi perguruan tinggi dan mitra industri sejak tahap awal, termasuk konsultasi standardisasi mutu, desain uji praklinik dan klinik, hingga persyaratan fasilitas produksi,” kata Taruna Ikrar.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi tidak boleh berjalan lebih cepat daripada pembuktian ilmiah. Potensi ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
“Membangun industri kesehatan yang kuat tidak cukup hanya dengan menguasai teknologi dan memiliki fasilitas produksi. Indonesia juga harus menyiapkan manusia-manusia yang menguasai ilmu pengawasan, standardisasi, pengujian, dan pengendalian risiko,” ujar Taruna Ikrar.
Karena itu, kata dia, gagasan pembentukan Program Vokasi Pengawasan Obat dan Makanan menjadi relevan.
“Program ini diharapkan dapat menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk menyiapkan tenaga terampil yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan obat dan makanan,” kata Taruna. “Terlebih, perkembangan industri farmasi, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, hingga inovasi bioteknologi menuntut keahlian yang semakin spesifik.”
Dukungan Mendiktisaintek terhadap inisiatif tersebut membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara BPOM, perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri.
Bagi Taruna Ikrar, penguatan kelembagaan pengawasan harus berjalan seiring dengan penguatan ekosistem ilmu pengetahuan dan pendidikan. Sebuah lembaga pengawas tidak cukup hanya memiliki kewenangan, tetapi juga harus ditopang manusia-manusia yang memiliki kapasitas akademik dan keterampilan teknis.
Di sisi lain, dukungan Menteri Brian memperlihatkan bahwa agenda pengembangan pendidikan tinggi dan vokasi dapat diarahkan lebih dekat dengan kebutuhan strategis negara.
Begitulah. Akhirnya, ada dua pekerjaan besar yang sedang dipertemukan dalam kolaborasi ini. Pertama, memastikan hasil riset nasional dapat berkembang menjadi produk bernilai tambah melalui hilirisasi yang bertanggung jawab. Kedua, menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjaga standar keamanan dan kualitas produk tersebut.
“Jika kedua agenda ini berjalan beriringan, Indonesia tidak hanya berpeluang menjadi pemain penting dalam industri produk kesehatan, tetapi juga memiliki kapasitas pengawasan yang semakin kuat,” ujar Taruna.
Sebab, kemandirian industri kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi obat dan produk kesehatan. “Kemandirian juga ditentukan oleh kemampuan bangsa sendiri dalam memastikan setiap produk yang dihasilkan aman, bermutu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (AE)
