Akbar Endra, jurnalis dan pemerhati politik yang kini mengemban tugas sebagai Staf Ahli Kepala BPOM RI Bidang Media Sosial dan Hubungan Masyarakat (Humas)
Di tengah perubahan politik setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, saya justru menemukan alasan untuk tetap optimistis terhadap masa depan pemerintahan Prabowo. Tantangan terbesar Indonesia bukan pergantian pejabat, melainkan keberanian membongkar kepentingan yang selama ini menghambat kemandirian bangsa.
Oleh Akbar Endra (Jurnalis, Pemerhati Politik)
menitindonesia, ESEI POLITIK — Sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden, saya berselancar di internet. Membuka sejumlah pemberitaan, membaca pernyataan para tokoh, lalu mencari hasil survei opini publik yang merekam perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran.
Ada suasana politik yang berbeda. Untuk pertama kalinya, publik membicarakan pemerintahan Prabowo tanpa Gibran dalam struktur kepemimpinan yang selama dua tahun terakhir dikenal sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
Tentu, pengunduran diri Gibran masih harus mengikuti mekanisme konstitusional. Namun, keputusan politik itu telanjur membuka babak baru. Ada yang mempertanyakan, ada yang menyayangkan, ada pula yang melihatnya sebagai kesempatan bagi pemerintahan untuk kembali memusatkan perhatian pada agenda pembangunan.
Saya justru berhenti cukup lama pada angka-angka survei. Poltracking Indonesia, melalui survei nasional yang dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi, mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 55,3 persen.
Angka ini menarik. Masih ada modal kepercayaan masyarakat yang dapat dipelihara, meskipun pemerintah menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Saya membaca angka tersebut sebagai sebuah harapan–sekaligus peringatan. Masyarakat masih memberikan ruang bagi pemerintahan Prabowo untuk membuktikan janji dan arah pembangunan yang telah diletakkan. Namun, ruang itu tidak akan terbuka selamanya. Kepercayaan publik harus dibayar dengan hasil.
Ada satu hal yang semakin menguat dalam penilaian saya terhadap kepemimpinan Prabowo: Indonesia telah memiliki pemimpin yang cerdas, berani, berjiwa patriot, sekaligus mampu menghitung setiap langkah secara matang.
Persoalan Indonesia, saat ini, tidak berhenti pada urusan administrasi pemerintahan, pergantian pejabat, atau perdebatan politik di parlemen. Kita menghadapi persoalan struktural yang jauh lebih rumit: bagaimana kekayaan alam yang melimpah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Selama puluhan tahun, pengelolaan sumber daya alam Indonesia berhadapan dengan kepentingan yang saling bertaut. Ada kepentingan bisnis, jaringan kekuasaan, praktik rente, mafia ekonomi, dan kelompok-kelompok yang menikmati keuntungan dari tata kelola yang tidak transparan.
Di sektor tertentu, kekuatan konglomerasi juga memiliki pengaruh ekonomi yang besar. Tidak semua kepentingan bisnis tentu bermasalah. Namun, ketika kekuatan modal berusaha mengendalikan kebijakan publik demi keuntungan sendiri, negara harus memiliki keberanian untuk berdiri di atas kepentingan rakyat.
Menghadapi kekuatan seperti ini bukan pekerjaan sederhana. Mereka memiliki modal, jaringan, akses, dan kemampuan memengaruhi berbagai ruang pengambilan keputusan–termasuk menggerakkan demo. Bahkan, dalam sektor strategis, kepentingan ekonomi domestik dapat bertaut dengan kepentingan asing.
Karena itu, melawan praktik mafia sumber daya alam dan membongkar ekonomi rente membutuhkan nyali seorang pemimpin. Dibutuhkan keberanian politik, kecerdasan membaca peta kepentingan, ketepatan mengambil keputusan, serta kemampuan membangun institusi yang kuat.
Di titik inilah saya melihat karakter kepemimpinan Prabowo Subianto. gagasan yang ia bawa Indonesia harus berdiri di atas kekuatan sendiri. Kekayaan alam tidak boleh terus-menerus menjadi sumber keuntungan bagi segelintir kelompok, sementara masyarakat luas hanya menerima bagian yang tidak sebanding.
Namun, keberanian seorang pemimpin juga harus diuji melalui hasil. Penertiban harus berlangsung berdasarkan hukum, tanpa tebang pilih. Siapa pun yang terbukti merugikan negara harus dimintai pertanggungjawaban, tanpa memandang kedekatan politik maupun kekuatan ekonominya.
Bagi saya, inilah salah satu ukuran patriotisme Prabowo dalam kepemimpinannya: berani menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Asta Cita dan Kesempatan Membuktikan Kemandirian Bangsa
Saya kemudian kembali membaca Asta Cita yang menjadi fondasi arah pembangunan Prabowo.
Delapan misi itu bukan hanya daftar program pemerintahan. Di dalamnya terdapat gagasan besar mengenai bagaimana Indonesia membangun kemandirian, memperkuat pertahanan, meningkatkan kualitas manusia, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memperkuat posisi bangsa dalam percaturan dunia.
Salah satu gagasan yang paling mendasar adalah swasembada pangan dan energi. Bagi negara sebesar Indonesia, dua sektor ini bukan urusan ekonomi biasa. Keduanya berkaitan langsung dengan kedaulatan.
Negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan selalu menghadapi kerentanan. Demikian pula negara yang terlalu bergantung pada pasokan energi dari luar.
Kita memiliki tanah yang subur, kekayaan laut, mineral strategis (batu bara, nikel, gas, minyak dan emas), sumber energi, dan sumber daya manusia yang besar. Persoalannya, bagaimana seluruh potensi itu dikelola menjadi kekuatan ekonomi nasional.
Saya melihat Presiden Prabowo sedang berusaha membawa Indonesia ke arah tersebut: Hilirisasi industri, penguatan ekonomi domestik, kemandirian energi, ketahanan pangan, dan pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian dari agenda besar yang saling berkaitan.
Tetapi ada satu tantangan yang tidak boleh diremehkan: semakin serius sebuah negara mengubah tata kelola kekayaan alamnya, semakin besar pula kemungkinan munculnya resistensi dari pihak-pihak “mafia” yang selama ini menikmati pola lama.
Prabowo harus mampu berselancar di antara berbagai kepentingan tersebut. Tidak boleh kehilangan arah, tetapi juga tidak boleh mengambil keputusan secara serampangan. Diplomasi harus berjalan, investasi tetap dijaga, tetapi kedaulatan ekonomi tidak boleh ditukar dengan ketergantungan baru.
Indonesia harus terbuka terhadap kerja sama global, tetapi tetap memiliki kendali atas masa depan ekonominya sendiri.
Pengunduran diri Gibran tentu mengubah konfigurasi politik pemerintahan. Namun, saya tidak melihat perubahan ini sebagai alasan bagi Prabowo untuk kehilangan momentum.
Justru sekarang ada kesempatan untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan, memperjelas pembagian tanggung jawab, dan memastikan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah bekerja dalam satu arah kebijakan.
Pernyataan Jokowi dan Gibran yang tetap meminta para pendukungnya mendukung pemerintahan Prabowo hingga 2029 juga memberikan sinyal penting. Setidaknya, secara terbuka keduanya tidak mengarahkan pendukungnya untuk berhadapan dengan pemerintahan.
Namun, dukungan politik saja tidak cukup. Prabowo tetap harus membangun pemerintahan yang kuat berdasarkan kinerja, bukan hanya berdasarkan kesepakatan elite. Setiap program harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan setiap rupiah uang negara harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ada persoalan ekonomi yang harus diselesaikan, harga kebutuhan pokok yang perlu dijaga, lapangan pekerjaan yang harus diperluas, serta penegakan hukum yang harus diperkuat.
Survei Poltracking juga memberikan catatan penting: kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah. Sementara persoalan hukum dan pemberantasan korupsi membutuhkan perhatian serius.
Angka-angka ini tidak boleh diabaikan. Justru di sinilah pemerintah harus menunjukkan bahwa keberanian politik tidak berhenti pada menghadapi kelompok berkepentingan, tetapi juga diwujudkan dalam kemampuan memperbaiki kehidupan masyarakat.
Setelah membaca berbagai data dan perkembangan politik tersebut, saya sampai pada satu kesimpulan pribadi.
Saya masih melihat harapan bahwa pemerintahan Prabowo dapat berhasil mencapai target pembangunan yang telah dicanangkan melalui Asta Cita. Itu karena Indonesia membutuhkan momentum untuk melakukan perubahan yang lebih mendasar. Kita memiliki pemimpin yang berani mengambil keputusan, cerdas membaca persoalan, dan memiliki keberpihakan terhadap kepentingan nasional. Prabowo membuktikan karakter kepemimpinan tersebut.
Namun, kita tahu, sejarah tidak akan mengingat seorang pemimpin hanya karena keberaniannya menghadapi lawan politik atau kelompok ekonomi yang memiliki pengaruh besar. Sejarah akan mengingat apa yang berhasil ia ubah bagi bangsanya.
Apakah petani semakin sejahtera? Apakah industri nasional semakin kuat? Apakah kekayaan alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat? Apakah anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan dan gizi yang lebih baik? Apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang?
Pertanyaan-pertanyaan itulah nanti yang menentukan keberhasilan pemerintahan.
Pengunduran diri Gibran mungkin menjadi babak baru dalam perjalanan politik Indonesia. Tetapi bagi saya, perhatian utama seharusnya kembali kepada agenda yang lebih besar: memastikan negara tidak kehilangan kesempatan untuk menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
Saya percaya bahwa Prabowo mampu membawa Indonesia menuju ke sana. Sebab, menghadapi mafia ekonomi, penikmat rente sumber daya alam, kekuatan modal yang berusaha mendikte kebijakan, hingga kepentingan asing yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional, membutuhkan pemimpin dengan nyali, kecerdasan, dan perhitungan yang matang.
Tentu, keberanian itu harus selalu berjalan bersama hukum, demokrasi, dan kepentingan rakyat.
Begitulah. Akhirnya, ukuran patriotisme seorang pemimpin bukanlah seberapa keras ia berbicara tentang kedaulatan, melainkan seberapa jauh ia mampu membuat rakyat merasakan arti kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan di tengah perubahan politik hari ini, saya yakin Prabowo mampu membuktikannya.
