menitindonesia, MAROS – Proyek pembangunan duplikasi Jembatan Maros di jalur menuju Kabupaten Pangkep sempat terhenti setelah sejumlah warga yang mengaku sebagai ahli waris memprotes penggunaan lahan di sekitar lokasi, Rabu (12/11/2026).
Warga mengklaim sebagian lahan yang digunakan untuk proyek tersebut merupakan milik keluarga mereka. Akibat aksi protes itu, alat berat yang tengah beroperasi terpaksa menghentikan aktivitas. Aparat kepolisian bersama Satpol-PP juga berjaga untuk mengamankan situasi.
Di tengah ketegangan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Maros, Ikram Rahim, yang kebetulan melintas memilih memutar balik kendaraannya untuk melihat langsung persoalan di lokasi.
“Saya lewat, karena memang tugas saya. Sekalipun saya tidak dipanggil, saya harus singgah. Saya mutar balik baru ke sana,” ujar Ikram.
BACA JUGA:
DPRD Maros Desak PLN Beri Kompensasi atas Pemadaman Bergilir
Saat tiba di lokasi, Ikram sempat dipersilakan menyampaikan sambutan di hadapan warga dan aparat. Namun, ia memilih tidak berbicara sebelum mengetahui duduk perkara dan solusi yang bisa ditawarkan.
“Saya bilang, nanti dulu, saya tidak mau bicara. Kalau saya bicara, saya harus punya solusi. Kalau belum ada solusi, bagaimana saya bisa bicara di situ,” tuturnya.
Ikram kemudian menghubungi Bupati Maros, Chaidir Syam, untuk membahas persoalan tersebut. Dari komunikasi itu, ia diarahkan berkoordinasi dengan Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, yang sebelumnya telah mengawal persoalan serupa.
Ikram bersama pihak terkait kemudian sepakat menggelar pertemuan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros. Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan pendamping hukum serta warga yang mengaku sebagai ahli waris.
Mereka bersama-sama memeriksa dokumen warkah tanah untuk memastikan status bidang lahan yang dipersoalkan.
Proses pemeriksaan sempat terkendala karena dokumen warkah tidak dapat dibuka sembarangan dan harus mengikuti ketentuan administrasi pertanahan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan bersama, status lahan akhirnya terungkap.
Berdasarkan hasil pengecekan dokumen di BPN Maros, bidang tanah di sisi jembatan yang menjadi objek protes diketahui berstatus sebagai fasilitas umum (fasum).
Temuan tersebut menjadi titik terang dalam penyelesaian persoalan lahan yang sempat menghambat proyek duplikasi Jembatan Maros. Ikram juga menyebut bidang tanah lain di sekitar lokasi pembangunan kini telah dinyatakan klir dan tidak lagi menjadi hambatan.
