Presiden Prabowo dalam sesi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong agar perundingan ASEAN dan Tiongkok mengenai pedoman perilaku atau Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan segera dituntaskan.
Ia menegaskan, kesepakatan tersebut harus berlandaskan hukum internasional serta mengedepankan penyelesaian damai dan kolaboratif.
Harapan itu disampaikan Prabowo dalam sesi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026).
Dalam forum tersebut, Prabowo menekankan pentingnya pendekatan damai dan kolaboratif dalam menyelesaikan persoalan Laut China Selatan. Menurutnya, proses perundingan CoC juga membutuhkan komitmen politik bersama agar kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima seluruh pihak.
“Kita berharap dapat segera menuntaskan perundingan mengenai pedoman perilaku yang efektif dan substantif serta sesuai dengan hukum internasional,” ujar Prabowo.
Ia mengatakan, dialog mengenai Laut China Selatan harus tetap berlandaskan persatuan dan sentralitas ASEAN, serta prinsip kerja sama dan saling menghormati antarpihak.
“Kita senantiasa mengupayakan solusi damai dan kolaborasi. Dalam semangat tersebut, kemajuan nyata dalam penyelesaian isu Laut China Selatan membutuhkan komitmen politik yang berkelanjutan, dengan persatuan dan sentralitas ASEAN tetap menjadi landasan kerja sama dan sikap saling menghormati,” katanya.
Salah satu agenda KTT ke-29 ASEAN-Tiongkok adalah mendorong percepatan perundingan CoC Laut China Selatan agar sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
Dalam pembahasan tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya terus mendorong penyelesaian persoalan Laut China Selatan berdasarkan hukum internasional. Prinsip itu mencakup penghormatan terhadap batas laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masing-masing negara.
Bagi Indonesia, percepatan perundingan CoC juga dinilai penting untuk memperkuat perlindungan hak berdaulat di Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan kawasan Laut China Selatan. Selain itu, upaya tersebut berkaitan dengan perlindungan kepentingan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya perikanan di wilayah tersebut.
Prabowo menyebut komitmen Tiongkok dalam proses perundingan menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan di kawasan.
“Komitmen Tiongkok yang berkelanjutan terhadap proses ini akan memperkuat rasa saling percaya dan berkontribusi pada masa depan kawasan yang lebih menjanjikan,” ujarnya.
“Indonesia berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dan mengembangkan potensi bersama (Tiongkok),” imbuhnya.
Selain membahas isu Laut China Selatan, Prabowo turut menyoroti hubungan historis Tiongkok dengan kawasan Asia Tenggara yang telah terjalin selama berabad-abad.
Menurutnya, Tiongkok merupakan peradaban besar yang memiliki keterkaitan erat dengan negara-negara Asia Tenggara melalui perdagangan, aktivitas ekonomi, budaya, bahasa, dan berbagai bentuk pertukaran lainnya.
Prabowo juga mendorong ASEAN dan Tiongkok memperluas keterbukaan pasar serta memperkuat integrasi ekonomi. Ia menilai, keterhubungan ekonomi yang semakin kuat dapat memberikan manfaat lebih besar bagi usaha kecil dan sektor industri di masing-masing negara.
“Seiring dengan semakin eratnya hubungan ekonomi kita, kita membuka pasar dan memperkuat integrasi ekonomi. Ekonomi yang saling terhubung dengan kuat akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi usaha kecil dan sektor industri kita dalam rantai nilai regional,” katanya.