Ribut-Ribut Soal Pegawai KPK Jadi ASN, Novel Baswedan: KPK Yang Diberantas, Bukan Korupsinya

Novel Baswedan - Penyidik Senior KPK

KPK Dilemahkan – Novel Baswedan hanya bisa geleng-geleng kepala setelah Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah yang mengalihkan status pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Inilah episode akhir pelemahan KPK,” kata Novel. 

menitindonesia.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengunggah kekecewaannya lewat akun tweter Novel @nazaqitsha, dengan berkicau: Pelemahan KPK dengan ubah UU KPK oleh rezim dinarasikan penguatan, padahal melemahkan. “Faktanya, KPK makin sulit bekerja,” tulis Novel Baswedan di akun tweter, miliknya.

Ia menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai merupakan tahap akhir pelemahan KPK. “Itu adalah tahap akhir pelemahan KPK. Kali ini masalah independensi pegawainya. Terlihat dengan jelas Presiden Jokowi berkontribusi langsung terhadap pelemahan dimaksud,” kata Novel kepada menitindonesia.com dalam pesan tertulis, Minggu (9/8), kemarin.

Novel menuturkan keberadaan PP itu merupakan rangkaian dari Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Di UU KPK yang baru diatur bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Penyidik senior komisi antirasuah ini, bilang implikasi dari aturan itu adalah lembaga pemberantas korupsi yang diberantas. “Bukan korupsinya. Ironi,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aturan tersebut diteken Jokowi pada 24 Juli 2020 dan berlaku pada saat tanggal diundangkan yakni 27 Juli 2020.

“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN,” demikian bunyi Pasal 1 Ayat 7 PP tersebut sebagaimana diakses pada situs JDIH Sekretariat Negara, Minggu (9/8).

Sebelumnya, mantan Ketua KPK Abraham Samad, juga mengunggah kekecewaannya dengan berkicau di akun tweter Abraham Samad @AbrSamad, bahwa Pegawai KPK jadi ASN mudah diintervensi oleh kepentingan politik. Abraham, menyebut jika militansi ideologis yang selama ini dimiliki pegawai KPK akan melemah dalam melakukan pemberantasan korupsi. (andiesse)



TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini