menitindonesia, MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP ke-16 sepanjang sejarah Kabupaten Maros dan yang ke-14 kali diraih secara berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta opini WTP diserahkan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (2/6/2026).
Bupati Maros Chaidir Syam menerima langsung laporan tersebut didampingi Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur dan Ketua DPRD Maros Muh Gemilang Pagessa.
Chaidir mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan sesuai ketentuan.
BACA JUGA:
Pemkab Maros Cairkan Gaji ke-13 ASN Besok, Total Anggarannya Tembus Rp66 Miliar
“Kita bersyukur atas WTP ke-14 secara berturut-turut ini. Harapan kita, ke depan pengelolaan keuangan bisa semakin baik,” kata Chaidir.
Meski kembali meraih opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, BPK masih memberikan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian Pemkab Maros.
Salah satu temuan yang disorot yakni terkait belanja honorarium aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Salah satunya terkait belanja honorarium ASN tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.
Mantan Ketua DPRD Maros itu menegaskan seluruh rekomendasi dan catatan yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki sistem administrasi dan tata kelola keuangan daerah agar semakin tertib dan akuntabel.
“Kita tentu akan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang menjadi catatan BPK,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Maros Muh Gemilang Pagessa mengatakan pihaknya akan mempelajari seluruh hasil pemeriksaan BPK, termasuk berbagai rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD akan membahas hasil pemeriksaan tersebut bersama Pemkab Maros guna memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.
“Kami juga akan diskusikan dengan Pemda,” kata Gemilang.
Dengan raihan WTP ke-14 secara beruntun, Pemkab Maros kembali menegaskan konsistensinya dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, sejumlah catatan yang masih ditemukan BPK menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar tata kelola anggaran daerah semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
