Abaikan Kritik, DPR Tetap Sahkan RUU Cipta Kerja

Suasana rapat Paripurna pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR-RI (IST)
Cueki aspirasi rakyat – Penolakan masyarakat terhadap rancangan UU Cipta Kerja, ibarat kata pepatah: anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. DPR tak peduli, Undang-undang yang dianggap menindis para buruh tersebut, tetap disahkan.
menitindoensia.com, JAKARTA – Setelah melalui perdebatan Panjang, Omnimbus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akhirnya disahkan oleh DPR-Ri dalam rapat paripurna di gedung DPR-RI Senayan, Jakarta, Senin (05/10/2020).
Pembahasan RUU ini sebelumnya telah dibahas dalam 64 kali rapat termasuk saat reses. Ada 7 UU yang dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja, mulai UU tentang pendidikan, serta 4 UU yang dimasukkan dalam pembahasan. Ada pula perubahan mengenai jumlah bab dan pasal dalam RUU Cipta Kerja.
“Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus/timsin,” kata ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas.
Dari 9 fraksi DPR, 6 fraksi menyetujui  RUU Cipta Kerja, 1 fraksi yaitu PAN menyetujui dengan catatan, sementara 2 fraksi yaitu Demokrat dan PKS menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Bahkan, fraksi Demokrat sempat melakukan Walk Out.
Dalam rapati itu, turut hadir Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
“Rapat dilakukan secara intensif terbuka lebih dari 64 kali rapat dan mengapresiasi kerja keras daripada panja maupun Baleg untuk terus menerus melakukan proses ini. Proses sudah dilakukan secara transparan seperti tadi disampaikan Ketua Baleg. Kami atas nama pemerintah mengapresiasi kerja Parlemen, kerja DPR,” ujar Airlangga.
Baca Juga : https://menitindonesia.com/2020/10/05/paripurna-ruu-cipta-kerja-dilanjutkan-fraksi-partai-demokrat-pilih-walk-out/
Usai Airlangga menyampaikan pendapat mewakili pemerintah, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta persetujuan anggota Dewan yang hadir untuk pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Pertanyaan itu mendapat persetujuan dari anggota DPR di ruang rapat.
Sebelumnya, DPR bersama pemerintah dan DPD diketahui menggelar rapat malam-malam pada Sabtu (3/10) lalu dan menyepakati RUU Cipta Kerja akan dibawa ke rapat paripurna, meski ada penolakan dari 2 fraksi, yaitu Demokrat dan PKS.
Sebelumnya, Fraksi Demokrat menilai RUU Ciptaker cacat prosedur karena tidak melibatkan banyak elemen masyarakat dalam pembahasannya dan mencerminkan pergeseran semangat Pancasila.
“Keempat, Fraksi Partai Demokrat memandang RUU Cipta Kerja mencerminkan RUU ini telah mencerminkan bergesernya Pancasila, utamanya sila Keadilan Sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu liberalistik,” kata Marwan dalam rapat.
Selain itu, Fraksi Demokrat menilai proses pembahasan RUU Ciptaker kurang transparan. Sebab, sebut Marwan, pembahasannya tidak banyak elemen masyarakat yang ikut di dalamnya.
“Kelima, selain cacat substansi, RUU Cipta Kerja ini juga cacat prosedur. Fraksi Partai Demokrat menilai proses pembahasan hal-hal yang krusial dalam RUU Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel, tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society,” terangnya. (Gabriel Mohammad)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini