Demo Tolak UU Cilaka Dituding Bersponsor, LBH Jakarta: Airlangga Bodohi Rakyat

Petugas menahan salah satu demonstran saat terjadi bentrokan di kawasan Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten, Kamis (08/10). Massa pendemo akan menuju gedung DPR untuk menggelar aksi penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Foto Antara/Doc Internet)
Tudingan gaya orde lama – Demo gabungan mahasiswa dan buruh se Indonesia menolak UU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), dituding oleh Airlangga ada yang mensponsorinya. Tudingan tersebut, dibantah LBH Jakarta sebagai pembodohan kepada rakyat.  
menitindonesia.com, JAKARTA – Kericuhan terjadi di dekat Istana Negara di jakarta. Massa gabungan mahasiswa dan buruh yang menolak UU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) atau Omnibus Law, memasuki hari ketiga, Kamis (08/10/2020).
Dalam kericuhan di Jakarta, aparat kepolisian tampak melepaskan tembakan gas air mata ke arah para pendemo di Simpang Harmoni – beberapa ratus meter dari Istana Negara. Pada arah berlawanan, para pendemo melempar batu ke arah aparat.
Selain di kawasan Harmoni, kericuhan juga terjadi di Jalan Daan Mogot. Massa bentrok dengan aparat polisi dan TNI yang melakukan penyekatan. Pihak kepolisian tidak mampu menahan kekuatan massa sehingga penyekatan jebol dan massa lolos menuju Jakarta.
Demo gabungan mahasiswa dan buruh ini terjadi, di seluruh Indonesia. Mahasiswa serentak turun menolak UU Cilaka (Cipta Lapangan Kerja, Ed) yang ditetapkan DPR secara terburu-buru pada rapat Paripurna hari Selasa (06/10), lalu.
Saat Paripurna penetapapan, dari sembilan Fraksi yang ada di DPR RI, hanya Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak. Salah satu alasan yang mengemuka disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman, yakni dalam UU Cilaka tersebut, karena berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja.
Sayangnya, saat Benny K Harman ingin menyampaikan alasannya lebih detail, Ketua DPR RI, Puan Maharani mematikan mic Benny K Harman, sehingga Fraksi Demokrat melalukan walk out dalam rapat paripurna itu. Tindakan Puan mematikan mic, dikecam oleh seluruh warga sosial media sebagai tindakan yang anti demokrasi. Kader PDIP itu langsung dibully.
Menkeu Sri Mulyani (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menaker Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan UU Cipta Kerja di Jakarta, Rabu (07/10). (Foto: Doc-Internet)
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai ada pihak yang menggerakkan massa dalam aksi demo menolak Omnibus Law atau UU Cilaka. Dia mengaku sudah tahu siapa pihak yang menjadi dalangnya. Airlangga tidak secara gamblang mengungkapkan siapa pihak di balik aksi demo beberapa hari ini. Namun dia menyebutnya sebagai tokoh intelektual.
“Kita juga melihat bahwa tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai, ya cukup dalam tanda petik ego sektoralnya yang cukup besar. Karena para tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka ada di balik layar,” ucapnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV seperti dikutip, Kamis (8/10/2020).
Ketua Umum Partai Golkar itu, juga menyinggung terkait fraksi-fraksi dalam pengambilan keputusan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dalam rapat Paripurna DPR awal pekan lalu.
“Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya. Sehingga tentunya kami berharap bahwa 7 fraksi di DPR itu juga merepresentasikan rakyat,” tuturnya.
Dia pun mengingatkan, saat ini masih dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kata Airlangga, pemerintah sudah meminta petugas untuk menindak para pendemo sesuai dengan aturan PSBB.
“Dalam PSBB sudah jelas aturannya dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini tidak hanya membahayakan kepada diri sendiri, tetapi kepada masyarakat sekitar,” katanya.
Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nelson Nikodemus Simamora menilai tudingan adanya sponsor untuk demonstrasi tolak Omnibus Law UU Cilaka (Cipta Lapangan Kerja, Ed) merupakan pembodohan publik. Dia meminta Airlangga Hartarto mempertanggungjawabkan pernyataannya.
“Itu kan bagian dari membodohi rakyat, setiap ada aksi besar kemudian dituding ada yang mensponsori,” kata dia saat dihubungi, Kamis (08/10), sore.
Airlangga, kata Nelson, sebaiknya terang-terangan menyampaikan siapa pihak sponsor demo yang dia maksud. Menurut Nelson, tudingan Airlangga patut dipertanyakan. Sebab, sedari tahun lalu LBH Jakarta mengawal aksi demo tolak revisi RUU KPK, tak ada sponsor apapun.
“Mahasiswa mensponsori diri mereka sendiri. Mahasiswa, buruh, teman-teman penggiat lingkungan, mereka patungan untuk logistik,” jelasnya.
Dia menambahkan untuk menggelar demo tidaklah mudah. Massa harus mempersiapkan aksi mulai dari rapat, menentukan desakan isu, kalkulasi massa, turun ke lapangan sambil panas-panasan, risiko ditembak gas air mata hingga dipukuli polisi.
Hari ini massa buruh kembali menggelar demonstrasi ke kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Mereka menuntut Omnibus Law UU Cilaka dicabut. Aksi sempat ricuh di kawasan Patung Kuda. Menteri Airlangga lantas mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah mengetahui siapa dalang di balik demo tersebut. (andiesse)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini