Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun. (ist)
menitindonesia, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menyoroti rendahnya porsi kredit bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai belum sebanding dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Saat ini, porsi kredit UMKM disebut baru berada di kisaran 17 hingga 20 persen dari total kredit nasional. Angka tersebut dinilai timpang jika dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai sekitar 61-62 persen, serta menyerap hingga 95 persen tenaga kerja.
“Komisi XI DPR menaruh perhatian serius terhadap rendahnya porsi kredit UMKM yang belum mencerminkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Ia mengungkapkan, sejumlah kendala masih membayangi akses pembiayaan UMKM. Mulai dari keterbatasan agunan, tingginya tingkat informalitas usaha, lemahnya pencatatan keuangan, hingga persepsi risiko tinggi dari perbankan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Misbakhun mendorong penguatan ekosistem penjaminan kredit sebagai solusi strategis. Skema ini dinilai mampu menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dengan lembaga keuangan.
Menurutnya, penjaminan kredit menjadi mekanisme transfer risiko (credit risk transfer), di mana potensi gagal bayar tidak sepenuhnya ditanggung oleh kreditur, melainkan dibagi dengan lembaga penjamin.
Dalam implementasinya, ekosistem ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BUMN penjamin seperti PT Jamkrindo dan PT Askrindo, hingga perusahaan penjaminan daerah (Jamkrida) dan pihak swasta.
Misbakhun menegaskan, penguatan sektor penjaminan harus menjadi bagian dari strategi kebijakan ekonomi nasional guna memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi UMKM.
“Dengan ekosistem yang kuat, UMKM akan lebih mudah mengakses kredit, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya.
