Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Ketua Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe dan Ketua DPC Makassar, Adi Rasyid Ali serta kader demokrat, Munafri Arifuddin. (Foto: Ist)
Kudeta yang kandas – Niat Moeldoko mengambil alih kepengurusan AHY di Partai Demokrat bakal kandas. Langkah kudetanya terbaca. Jhonny Allen Marbun dan Nasaruddin, tak mampu menggalang kekuatan di internal. “Moeldoko lupa, Demokrat itu partai besar, tak mudah melakukan kudeta yang tak bermartabat,” kata Ardy Mbalembout.
menitindonesia, JAKARTA – Langkah politik Jenderal TNI Purn. Moeldoko yang hendak menjadi kader Partai Demokrat dengan cara menggantikan posisi Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mudah terbaca.
Adalah Ketua Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat, Ardy Mbalembout, mengungkapkan fakta-fakta gerakan politik Moeldoko yang dinilai tidak kesatria.
Ardy menyarankan, agar Moeldoko belajar menjadi kesatria dan menggunakan cara-cara berpolitik yang santun. Sebagai mantan Panglima TNI, kata Ardi, sangatlah tidak pantas seorang jenderal melakukan cara-cara yang tidak kesatria: kudeta.
“Jadilah ksatria! Berpolitiklah dengan cara-cara yang santun dan bermartabat, jangan jadi the ugly!” ujar Ardy kepada wartawan, Senin (1/2/21).
Ia menegaskan, kader Partai Demokrat yang ada saat ini, akan melakukan perlawanan kepada Moeldoko, yang juga ternyata mengincar jabatan Presiden setelah Jokowi dengan cara melakukan kudeta terhadap Ketum AHY.
“Menurut penuturan teman-teman, Pak Moeldoko mengatakan pada teman-teman bahwa langkahnya untuk menjadi calon presiden 2024 juga sudah direstui Pak Jokowi,” ungkapnya.
Untuk memuluskan langkahnya, Moeldoko menyusun strategi untuk mengobo-obok Partai Demokrat. Ia berkolaborasi dengan kader aktif Partai Demokrat Jhony Allen Marbun yang kini duduk di Komisi V dan Badan Anggaran DPR RI. Selain Jhonny, Moeldoko juga menggalang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang dipecat karena terlibat kasus korupsi Hambalang, Muhammad Nazaruddin untuk menggalang dukungan menggelar kongres luar biasa (KLB).
Dari penuturan sejumlah kader yang pernah bertemu Moeldoko, seperti yang diungkapkan oleh Ardy, Moeldoko mengaku sudah lama mencintai Partai Demokrat. Bahkan, Moeldoko sudah pernah menemui SBY dan meminta untuk menahkodai Partai Demokrat. Tapi, saat itu, kata Ardy, permintaan Moeldoko tidak mendapat respon cepat. “SBY meminta dia bersabar,” ucap Ardy.
Ardy menuturkan, sedikitnya 5 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 9 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat telah ditarik masuk ke pergerakan Moeldoko di internal Partai Demokrat. “Mereka menggelar pertemuan dengan Moledoko di Belagio Jakarta pada sekitar 27-28 Januari 2021,” tutur Ardy.
Menurut Ardy, Jhonny Allen menjadi koordinator lapangan Moeldoko untuk menggalang dukungan DPD dan DPC, dengan mengiming-iming uang untuk memberikan dukungan digelarnya KLB dan memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum nanti.
“Jhonny Allen juga mengklaim telah menggaet 260 dari 540 DPC kita. Tapi saya yakin itu hanya klaim karena dia sadar bahwa dia butuh 2/3 suara DPC untuk melakukan KLB. Dia lupa bahwa ini partai besar dan kuat,” kata Ardy.
Sulsel Solid menolak KLB
Sementara itu, Kader Partai Demokrat di Sulawesi Selatan, menolak gerakan Moeldoko dan Jhonny Allen untuk melakukan penggantian Ketua Umum melalui KLB. Sejak awal, Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, H Ni’matullah Erbe sudah meminta kepada seluruh Ketua DPC PD di Sulsel agar jangan ada yang memberikan dukungan jika ada permintaan KLB.
Senada yang disampaikan oleh Ni’matullah, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Maros H Amirullah Nur, juga mengatakan sejak awal seluruh ketua DPC di Sulsel sudah membuat pernyataan loyal terhadap keputusan Kongres ke V Partai Demokrat 2019. “Jadi kalau ada permintaan KLB, maka itu adalah cara-cara yang tidak konstitusional,” ujar Amir. (andi ade zakaria)
