Wakil Ketua DPRD Sulsel, H Ni'matullah Erbe. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Rencana Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, meninjau ulang izin proyek pembangunan Twin Tower (menara kembar) di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar, yang dinilai melanggar aturan dan Perda Kota Makasssar, mendapat tanggapan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, H Ni’matullah Erbe.
Ia meminta Danny Pomanto tidak tergesa-gesa melakukan peninjaun terhadap rencana pembangunan menara kembar yang sudah jalan itu.
“Program Nurdin Abdullah yang jalan sudah dicanangkan, jika ada kekurangan sebaiknya dibicarakan secara baik-baik, jangan dulu diumbar ke publik, karena bisa menimbulkan tafsir dan respon yang berbeda-beda di tengah masyarakat,” kata Ni’matullah, Kamis (4/3/2021).
Ia menyarankan, pasca operasi OTT KPK di Sulsel, agar semua pihak lebih menahan diri dulu, jangan sembarang omong, sebab, kata dia, justru ini rawan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
“Saya berharap semua pihak lebih menahan diri dan fokus dulu untuk masing-masing introspeksi diri, karena kejadian OTT Pak Gub kemarin itu cukup bikin shock kita,” pungkasnya.
Ni’matullah juga menekankan, pembangunan menara kembar, bukan semata-mata program Nurdin Abdullah, tapi merupakan program bersama Pemprov Sulsel, termasuk DPRD dan Wakil Gubernur.
“Jadi tak salah jika ada keinginan Plt Gubernur tetap mau melanjutkan prioritas program Pemprov, karena itu memang visi mereka berdua. Namanya juga pemimpin satu paket,” pungkas Ni’matullah. (andi ade zakaria)
