Herzaky Desak Gerombolan Moeldoko Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden

Ketua Bakomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. (Foto: Ist)
menitindonesia, JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, meminta Gerombolaan Moeldoko yang telah membuat kongres luar biasa (KLB) abal-abal untuk mengambil alih kepengurusan Partai Demokrat di Deli Serdang segera meminta maaf kepada rakyat dan Presiden Jokowi.
“Mereka telah membuat rakyat dan pejabat negara kerepotan akibat perbuatan mereka melakukan praktik politik kablinger, tidak beradab, menebar firnah dan kebohongan demi kebohongan kepada rakyat,” kata Herzaky di Jakarta, Sabtu (3/4/2021).
Gerombolan tidak beradab tersebut, kata dia, mesti meminta maaf kepada rakyat karena ada dua hal.
“Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” ujarnya.
Sedangkan hal kedua, menurut Herzaky, gerombolan Moeldoko tersebut hanya membuat pejabat negara, pelayan masyarakat di Keneterian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu dan keahlian mereka untuk hal-hal yang sia-sia.
“Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara. Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka,” katanya.
Herzaky juga menyinggung, bahwa Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden, mala dia sibuk dengan ambisi pribadinya mengambil alih Partai Demokrat dan mengurus agendanya menjadi Calon Presiden pada tahun 2024 dengan cara mengkudeta kepengurusan partai.
“Seharusnya KSP Moeldoko menggunakan waktunya untuk membantu tugas Presiden dengan lebih intens dan serius. Presiden saja benar-benar totalitas untuk menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, sedangkan KSP Moeldoko sibuk membuat gerakan tambahan di luar agenda Presiden,” ucap Herzaky.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan gerombolan Moeldoko tersebut harus meminta maaf kepada Presiden karena mereka telah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY. “Mereka terkecoh, padahal hubungan Presiden sangat baik dengan Partai Demokrat,” kata Herzaky.
Selain itu, kata dia, Partai Demokrat tidak pernah menuding keterlibatan Jokowi dalam gerakan Moeldoko dan gerombolannya itu yang menggelar KLB.
“Silahkan dicek dijejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini,” katanya.
Zaky meminta agar gerombolan Moeldokolah selaku pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. “Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden,” ujar Herzaky. (roma)