Supriansa Perjuangkan Tambahan Anggaran KPK Tahun 2022, Totalnya Rp 1,4 Triliun

Ketua KPK Firli Bahuri berbincang bersama Anggota Komisi III DPR RI Supriansa. (Foto: ist)
menitindonesia, JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar Supriansa, menilai tambahan anggaran yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 2022 terlalu kecil. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK Kamis ini.
“Kalau saya, tambahan tadi itu kecil sekali sebenarnya, karena bapak mengajak kami semua untuk berpikir bahwa anggaran yang dibutuhkan ini adalah kebutuhan dalam rangka menyelamatkan anggaran negara yang lebih besar,” kata Supriansa dalam rapat kerja dengan Ketua KPK RI di ruang rapat Komisi III, Senayan, Kamis (3/6/2021).
Menurut Supriansa, uang yang diberikan kepada KPK akan digunakan untuk menyelamatkan anggaran negara yang coba dikorupsi oleh para koruptor tengik yang masih hidup di Indonesia.
Dia menilai tambahan anggaran sebesar Rp403 miliar itu layak diberikan.
“Apalagi pada 2020, resapan anggaran di KPK tinggi mencapai 94,9 persen, sehingga patut diberikan tambahan,” ucap Supriansa.
Dalam RDP ini, Ketua KPK Firli Bahuri mengajukan tambahan anggaran 2022 sebesar Rp 403 miliar. Sedangkan pagu indikatif senilai Rp 1.093.22 miliar. Alhasil total anggaran 2022 yang diusulkan adalah sebesar Rp1.496.31 miliar atau senilai Rp1,4 triliun.
“Pagu pada 2022, kami ajukan sesuai yang kami terima berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional besarannya adalah Rp 1.093.22 miliar. Ini turun dari angka 2021 sebesar Rp 66,68 miliar,” ucap Ketua KPK Firli.
Pagu itu diperuntukkan membiayai dua program, yakni program dukungan manajemen dengan Rp 773 miliar dan program pemberantasan korupsi dengan Rp 319 miliar.
Lebih lanjut, Firli juga membeberkan bahwa ada enam satuan kerja yang menggunakan total anggaran belanja Rp 1.093.22 miliar itu, yakni Sekretaris Jenderal dengan Rp 729 miliar, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dengan Rp 72 miliar.
Lalu, Deputi Pencegahan dan Monitoring dengan Rp 63 miliar, Deputi Penindakan dan Eksekusi dengan Rp 56 miliar, Deputi Koordinasi dan Supervisi dengan Rp 41 miliar, dan Deputi Informasi dan Data dengan Rp 126 miliar.
Jumlah tersebut lebih besar dari pagu anggaran indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 1.093.22 miliar. Firli Bahuri pun meminta tambahan anggaran belanja sebesar Rp 403.03 miliar.
“Bahwa kebutuhan KPK tidak lepas dari program prioritas nasional karenanya total kebutuhan anggaran KPK Tahun 2022 mencapai Rp 1.496.31 miliar, pagu indikatif Rp 1.093.22 miliar. Bilamana kondisi keuangan negara memungkinkan, maka KPK membutuhkan 403.03 miliar sebagai anggaran tambahan,” ujar Firli Bahuri. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini