Ustadz Das’ad Latif Sindir Pertanyaan TWK Pegawai KPK, Firli Bahuri: Tidak Ada Niat Menyingkirkan Siapapun di KPK

Uastadz Das'ad Latif dan Firli Bahuri. (Foto: edit_menit)
menitindonesia, MAKASSAR – Da’i sejuta ummat Ustadz Das’ad Latif, menyarankan para pejabat yang mengelolah APBN agar dilakukan tes wawasan kebangsaan.
“Yang harus dites wawasan kebangsaan itu para pejabat dan pengguna APBN dan kontraktor. Kalau memiliki wawasan kebangsaan mereka tidak mau korupsi, sebab korupsi daya rusaknya terhadap agama dan negara sangat besar. Bisa membuat ratusan juta rakyat  menderita karena korupsi,” kata Das’ad melalui keterangannya, Rabu (2/6/2021).
Dia pun menegaskan, negara tidak boleh terkesan memusuhi agama, apalagi memberikan pilihan seperti pilih Al Quran atau Pilih Pancasila.
“Kalau pertanyaannya pilih Al Quran atau pilih Pancasila dimasukkan dalam tes wawasan kebangsaan, bukan jawabannya yang salah, tapi pertanyaannya yang beleng-beleng,” kata Ustadz Das’ad.
Kalau ingin menyelamatkan negara melalui tes wawasan kebangsaan (TWK), kata dia, tidak sama dengan mengerjakan soal pilihan ganda.
Terhadap polemik mengenai pertanyaan dalam TWK yang ditujukan kepada pegawai KPK, Das’ad menilai semestinya TWK dilaksanakan bukan dalam rangka menyingkirkan orang-orang tertentu yang selama ini dikenal reputasinya dalam memberantas korupsi.
“Niat dalam melaksanakan TWK harus diluruskan, jangan membuat pertanyaan yang sengaja mau menjebak orang lain seperti yang ditanyakan kepada pegawai KPK itu,”
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah punya niat mendepak 75 pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Firli mengaku heran dengan adanya isu dirinya ingin menyingkirkan Novel Baswedan cs dari KPK.
“Saya ingin katakan tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapa pun di KPK,” kata Firli saat dikonfirmasi.
Firli mengatakan pimpinan lain juga tidak ada yang punya niat untuk mendepak pegawai melalui tes wawasan kebangsaan. Dia menegaskan tes itu merupakan syarat untuk pegawai KPK dalam alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara.
“Saya katakan semua dilakukan sesuai pekerjaan, mekanisme dan prosedur. Hasil akhirnya memang ada yang tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat,” pungkas Firli. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini