Hina Anggota DPR RI dan Lembaga Negara Diancam Penjara 2 Tahun, Philip: RUU KUHP Berpotensi Membunuh Demokrasi

Aktivis 98 Andi Mustamin Patawari (Philip) - kawal jangan sampai demokrasi dibunuh. (Foto: roma_menit)
menitindonesia, MAKASSAR – Menghina Anggota dan DPR RI atau Lembaga Negara lainnya, terancam hukuman dua tahun penjara sesuai dengan yang tertera dalam Rancangan Undang-Undang KUHP.
Aturan tersebut, terdapat dalam Bab IX tentang Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara, seperti tercantum dalam draft yang diterima menitindonesia.com.
Dalam Pasal 354, tertulis bahwa setiap orang yang menghina lembaga negara melalui gambar, tulisan serta rekaman pada sarana teknologi akan terancam hukuman pidana 2 tahun penjara.
“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,” bunyi pasal itu.
Sebelumnya, pada Pasal 353, seseorang yang menghina lembaga negara tanpa melalui sarana teknologi atau media sosial dapat hukuman yang lebih ringan, yakni di bawah 2 tahun penjara.
Ayat (1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” bunyi Pasal 353.
Ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
Ayat (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
Smentara itu, Draft RUU KUHP itu mendapat sorotan Aktifis 98, Andi Mustamin Patawari alias Philip. Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba tiga periode ini, menyebut draft RUU-KUHP itu menutup ruang-ruang demokrasi.
“RUU KUHP harus dikritisi, kalau pembahasannya tidak dikontrol, bisa jadi RUU KUHP nanti akan menjadi alat membunuh demokrasi di negeri ini,” kata Philip kepada menitindonesia.com, Senin (7/6/2021).
Dia menilai, 353 ini akan menjadi senjata ampuh bagi Anggota Dewan (DPR, DPRD) dan pejabat negara untuk mengidentifikasi lembaga negara ke dalam dirinya. Sehingga, kata dia, apabila mereka mendapat kritikan terkait kinerja atau kelakuannya yang rusak, UU KUHP bisa mereka pakai kalau ada kritik dari masyarakat.
“Kalau pasal 353 dalam RUU KUHP tidak dikoreksi untuk membuka ruang kebebasan berpendapat sesuai amanah UUD 1945, maka UU KUHP nanti bisa dipastikan menjadi alat tirani bagi kekuasaan. Kelak mereka akan dikenang sebagai pembuat produk UU yang gagal dan membunuh demokrasi,” pungkas Philip. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini