menitindonesia, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengingatkan para Kepala Daerah agar tidak melewatkan begitu saja jabatan publiknya selama lima tahun.
“Kepala daerah harus bisa menjadi pemimpin dan pelopor yang mempunyai peran penting dalam mengusahakan kesejahteraan rakyat. Jangan lewatkan lima tahun menjabat, fokus untuk sejahterakan rakyat,” kata Firli Bahuri dalam Rakor Pemberantasan Korupsi di Jawa Tengah, Jumat (11/12/2021).
Lebih lanjut, Firli mengajak seluruh Kepala Daerah untuk membangun, menjaga, dan memelihara integritas diri.
Hal itu, menurut Firli, siapapun bisa menjadi koruptor karena adanya kekuasaan, kesempatan, serta kurangnya integritas.
Sebelumnya, telah viral video Penggiat Anti Korupsi, Ahmad Mabbarani, yang meminta Ketua KPK menurunkan Tim Penyelidik dan Penyidik KPK ke Sulsel untuk memantau aktifitas para Bupati.
Dalam keterangan persnya yang dimuat media ini, Ahmad mengatakan dalam videonya, selama ini banyak Bupati dan Walikota di Pulau Jawa ditangkap tangan, padahal korupsi sejumlah oknum Bupati di Sulsel lebih brutal dari korupsi yang ditangkap KPK di Jawa dan di Sumatera.
“Jangan terkesan pemberantasan korupsi di Sulsel sudah klimaks setelah OTT Pak Nurdin. Banyak Bupati di Sulsel lebih bringas korupsinya,” ujar Ahmad Mabbarani.
Ahmad Mabbarani yang juga Koordinator Forum Anti Korupsi(FAK) Sulawesi itu, meminta agar KPK menjadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah operasi pemberantasan korupsi.
Menurutnya, sesuai hasil investigasi FAK Sulawesi, di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan sangat rawan terjadi korupsi pada sektor pelayanan publik, sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur.
“Indikasi ini, bisa dideteksi sejak pasca Pilkada serentak tahun 2020 lalu. Sejumlah Bupati pemenang Pilkada, sudah mulai merancang agenda korupsinya dengan cara merekayasa proses lelang proyek infrastruktur untuk kepentingan para cukong yang membiayainya saat Pilkada kemarin,” pungkasnya. (roma)
