Dipastikan, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman Memimpin Sulsel Tanpa Wakil, Prof Armin: Pemerintahan Akan Lancar Tanpa Wagub

Pakar Pemerintahan, Prof Dr Armyn Arsyad. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Sudah pasti, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, hanya dipimpin oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, setelah diangkat menjadi Gubernur Sulsel definitif. Andi Sudirman, dipastikan tanpa Wakil Gubernur.
Jadwal pelantikan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel definitif, dipastikan melewati tanggal 5 Maret 2022. Artinya, melewati tenggat waktu pengusulan wakil gubernur sebagai pendamping Gubernur sampai habis masa baktinya.
Mengenai Jadwal pelantikan Andi Sudirman Sulaiman yang memakan waktu lama dinilai banyak kalangan sengaja tidak memberikan ruang bagi adanya calon wakil gubernur. Hal ini Pengamat Politik Pemerintahan dari Unhas, Prof Dr Armin Arsyad.
Guru besar Unhas ini menyebutkan, para politisi tidak bisa berspekulasi atau menarik sebuah konklusi bahwa pelantikan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang melewati 5 Maret 2022, karena keinginan pribadi Andi Sudirman.
“Setahu saya jadwal pelantikan itu ditentukan oleh Kemendagri dan dilakukan di istana (Negara). Jadi kalau mau disebut ini diatur oleh pihak Andi Sudirman itu tidak begitu, Kemendagri yang menentukan jadwal pelantikan,” ujar Prof Armin Arsyad, Jumat (4/3/2022) di Makassar.
Dia menegaskan bahwa, sebagai akademisi, dirinya memberikan masukan kepada Andi Sudirman Sulaiman bahwa setelah pelantikan nantinya sebagai Gubernur Sulsel definitif, maka harus semakin kencang melakukan pekerjaan yang masih menjadi tanggung jawabnya. Janji-janji politik harus segera dituntaskan hingga masa bakti berakhir.
Soal isu kepincangan pemerintahan yang disebutkan sejumlah politisi dari legislatif khususnya partai pengusung Andi Sudirman saat pilgub lalu, dinilai Prof Armin tak masuk akal.
“Kalau saya berkesimpulan, justru jika ada wakil (gubernur) malah sebaliknya, wakilnya akan cari panggung. Pemerintahan tanpa wakil gubernur tidak akan pincang, akan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Prof Armyn menambahkan, terlalu banyak kasus yang bisa dipakai untuk berkaca dalam proses membuktikan bahwa keberadaan wakil dalam pemerintahan justru memberikan plus dan minus.
“Ada nilai positifnya dan ada juga nilai negatifnya, khususnya dalam harmonisasi jalannya pemerintahan,” pungkasnya. (andi esse)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini