Pasca Menang di MA, PT PDP Sebar Papan Bicara di Wilayah IUP Tambang Nikel di Lasusua

Pemasangan papan pengumuman larangan memasuki wilayah tambang PT PDP tanpa izin dari pihak PDP. (Foto Ist)
menitindonesia, KENDARI – Pasca Keputusan Peninjauan Kembali (PK) Kedua Mahkamah Agung RI Nomor Register 58/PK/TUN/2022, tanggal 20 April 2022, yang mengabulkan permohonan PT Putra Dermawan Pratama (PDP), di mana lokasi tambang milik PDP berdasarkan IUP Produksi Nomor 540/63/2011 tanggal 14 Maret 2011, kembali diaktifkan.

BACA JUGA :
Menangkan PK di MA, PT PDP Minta Penambang Nikel Liar di Lokasinya Segera Ditertibkan

Menurut Pihak PT PDP, Andi Palalloi Tabrang, berdasarkan keputusan MA itu, PDP memasang papan bicara yang mengumumkan larangan memasuki areal lokasi tambang miliknya tanpa izin.
Petugas PDP memasang papan pengumuman larangan masuk wilayah tambang atas IUP milik PT PDP di Lasusua, Kolaka Utara tanpa izin dari pihak PDP.
“Karena sudah ada keputusan PK2 MA yang mengabulkan permohonan PT PDP, jadi kami memasang papan pengumuman melarang memasuki wilayah tambang sesuai dengan IUP dan koordinat yang merupakan hak PDP sesuai IUP. Termasuk kami akan menutup sementara hauling jety yang masuk wilayah PDP,” kata Andi Palalloi Tabrang , Kamis (28/4/2022).
Dia menjelaskan, untuk sementara dilarang memasuki wilayah tambang dalam IUP PDP tanpa izin. Andi Palalloi juga mengatakan, untuk saat ini, PT PDP sudah meminta kepada pihak Polda Sultra untuk melakukan penertiban terhadap penambang nikel liar di wilayah tambang PDP.
“Jika ada yang masuk di wilayah tambang milik PT PDP diancam pidana berdasarkan Pasal 167 KUHP, Pasal 389 KUHP, Pasal 551 KUHP, Pasal 158 , 161 dan 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Jadi ini jelas ada aturan dan konsekuensi hukum jika ada yang melanggarnya,” tegas Andi Palalloi.
Sebelumnya, kuasa hukum PT PDP, Andri Darmawan, SH, MH, menyampaikan terkait dengan keluarnya keputusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung (MA) RI, Nomor: 68/PK/TUN/2022 tanggal 20 April 2022, maka izin usaha pertambang PDP yang terletak di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, secara hukum berlaku kembali dengan hak dan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam IUP dan ketentuan perundang-undangan.
“PT PDP adalah pemegang IUP Nomor: 540/63 Tahun 2011. Lokasinya terletak di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara. Dengan adanya keputusan PK 2 di MA, maka hak dan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam IUP dikembalikan kepada PT PDP,” pungkas Andri. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini