Bupati Maros Gelar Rapat Evaluasi Capaian PAD, Minta Semua OPD Jujur Jangan Sampai Jadi Temuan BPK

Bupati Maros, AS Chaidir Syam, memberikan keterangan pers usai mengevaluasi capaian PAD Maros. (Foto Ist)
menitindonesia, MAROS – Bupati Maros, AS Chaidir Syam, memimpin rapat evaluasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Maros yang masih jauh dari capaian target. Rapat evaluasi ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati, Rabu (18/5/2022).
Dalam rapat tersebut, Chaidir mengungkapkan, target PAD tahun ini sebesar Rp264 miliar, namun yang terealisasi baru sekitar 24,55 persen atau sebesar Rp64 miliar. Dia mengatakan, semestinya pencapaian PAD sudah 33 persen dari target, namun terkendala di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni adanya aturan baru yang belum disesuaikan oleh Perda, sehingga capaiannya tidak sesuai harapan.
“Kita belum memungut retribusi untuk IMB, Perdanya sementara disesuaikan dengan aturan baru dan sedang dibahas di DPRD. Sehingga target IMB Rp7,7 milyar itu lepas, mana lagi kan masih kondisi pandemi, dampaknya penghasilan dari sektor wisata sangat menurun,” kata Chaidir Syam.
Dia mengaku, bisa memahami rendahnya pencapaian PAD karena kondisi saat ini. Chaidir pun tetap optimis bisa mengejar ketertinggalan di triwulan berikutnya.
“Dibanding capaian tahun lalu, perolehan PAD saat ini terbilang cukup memuaskan meski masih di bawah target. Kita optimis bisa mengejar target pada bulan akan datang. Apalagi Covid-19 ini sudah semakin melandai. Ini pasti turut mendorong semua sektor pendapatan kita,” ujarnya.
Selain itu, mantan Ketua DPRD Maros ini juga meminta kepada semua Kepala OPD agar selalu bersikap jujur dan jangan sampai ada yang menjadi temuan BPK nanti.
Sementara itu, di tempat yang sama Kepala Badan Pendapatan Daerah, H Takdir, menambahkan, dari 9 OPD yang berkewajiban menyetor PAD, sudah ada yang telah mencapai di atas 30 persen. Seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. La Palaloi.
“Jadi yang tertinggi itu di Dinas Perikanan karena ada kenaikan tarif di TPI kita. Tapi memang yang paling berpengaruh itu di sektor PBB, yang memang belum keluar yah. Bulan ini baru terbit. Nah kalau ini masuk, pasti akan berdampak,” ujarnya.
Takdir menambahkan OPD yang sama sekali belum memberikan surplus PAD sampai April yakni Dinas Penanaman Modal, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan. Total target yang diberikan sebesar Rp7,7 miliar hingga bulan ini belum juga ada pemasukan.
“Paling rendah itu di Dinas Penanaman Modal yang masih nol. Itu tadi, karena kita belum merevisi Perda terkati IMB. Tapi sekarang ini sudah dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri, apakah dengan Perda lama bisa menjadi dasar atau harus Perda revisi,” ungkapnya.
Takdir merinci capaian target PAD per April 2022 di OPD yang dipimpinnya sendiri baru mencapai 25,17 persen dari total target atau setara dengan Rp41,7 miliar dari Rp165,7 miliar.
“Dinas Pariwisata itu targetnya Rp9 miliar, tercapai baru 12,63 persen atau Rp1,1 miliar. Dinas Perikanan targetnya Rp600 juta, tercapai 35 persen atau Rp215 juta. Kopumdag targetnya Rp4 miliar baru tercapai Rp522 juta atau 12 persen,” terangnya.
Sementara untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang targetnya sebesar Rp400 juta, baru mencapai 12 persen atau Rp50 juta. Sedangkan, RSUD yang ditarget Rp48 miliar, baru mencapai 32 persen atau setara Rp15,5 miliar. Dinas Kesehatan sendiri, target yang dicapai baru 19,90 persen, setara dengan Rp5,5 miliar dari Rp27 miliar target total. (asrul nurdin)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini