Kereta Api Sulsel Masih Banyak Bengkalai, KNPI Maros Sebut Belum Layak Diresmikan Oleh Presiden

Ketua KNPI Maros, Chaerul Syahab. (Foto: ist)
menitindonesia, MAROS – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Maros pimpinan Chaerul Syahab, menyampaikan bahwa rencana peresmian Kereta Api Sulawesi Selatan belum layak dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Ketua KNPI Maros, Charul Syahab mengatakan, masih banyak bengkalai sosial dan lingkungan yang belum dibereskan pihak Badan Pengelolah Kereata Api (BPKA) Sulsel, terutama bengkalai yang ada di Kabupagten  Maros.
BACA JUGA:
Kementerian ESDM Meradang, Blok Migas Lepas Pantai Jatim Diambil Alih Kanada
Chaerul menilai sikap masa bodoh kepala BPKA Sulsel, Fathir Payungan Siregar terhadap warga yang terdampak akibat pembangunan rel kereta api di Maros, telah menimbulkan disparitas sosial dan persoalan lingkungan yang dampaknya dirasakan langsung masyarakat.
BACA JUGA:
Usai Disoroti KNPI Maros, Pengelolah Kereta Api Sulsel Bagikan 60 Bingkisan Sembako Kepada Warga
BACA JUGA:
Rp150 Miliar Telah Dialokasikan Pemprov untuk Ruas Takkalasi – Bainange – Lawo
“Aktifitas perkeretaapian di Maros ini tidak sedang baik-baik saja. Tidak perhatian terhadap kondisi sosial dan lingkungan hingga pada proses pengopresian kereta hari ini,” kata Chaerul Syahab melalui keterangannya di Maros, Senin (27/3/2023).
Minimnya rasa tanggungjawab sosial Kepala BPKA Sulsel, ujar dia, telah menumpuk banyak masalah dan bengkalai-bengkalai yang mestinya tak terjadi.
“Sejak Kepala BPKA Sulsel berganti ke Pak Fathir Payungan, ruang komunikasi publik tertutup. Seolah-olah masalah perekeretaapian tidak penting dibicarakan. Padahal ini menyangkut hak sosial dan lingkungan hidup, juga kemanan,” ujarnya.
Sikap Fathir Payungan Siregar yang tertutup itu, kata Chaerul, sangat disesalkan. Sebab soal sepele saja, tak bisa diselesaikan.
“Mestinya dia peduli kepada warga yang terdampak, tidak bersikap masa bodoh dalam mengelolah perkeretaapian,” ucap Chaerul.
Juga, KNPI Maros pimpinan Chaerul Syahab ini, meminta kepada Menteri Perhubungan di Jakarta, agar mendorong Kepala BPKA Sulsel melakukan komunikasi publik dengan warga yang masih banyak mengeluhkan masalah kereta api, mulai dari soal lahan, dampak sosial dan dampak lingkungan.
“Kan sebenarnya masalah sepele saja,  dan bisa selesai kalau pihak BPKA terbuka kepada warga dan pemerintah setempat. Jangan merasa mentang-mentang punya bekingan aparat lantas mau seenaknya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Chaerul mengatakan, bahwa pihak BPKA Sulsel mesti menuntaskan dulu semua bengkalai dengan warga dan pemerintah terutama menyangkut masalah sosial dan lingkungan sebelum kereta api Sulsel ini diresmikan oleh Presiden.
“Sudah ada beberapa insiden yang terjadi, termasuk seorang kakek disambar kereta dan ternak sapi yang ditabrak. Bagaimana cara kelolahnya, warga disambar kereta dan ternak ditabrak, bobrok betul keamanannya,” ujar Charul.
Selain itu, Charul juga menyampaikan, bahwa KNPI Maros sangat membanggakan Presiden Jokowi dan mendukung semua program Presiden, termasuk mendukung hadirnya kereta api di Maros untuk mempermudah akses trasportasi di Sulawesi.
Namun KNPI Maros juga menilai, bahwa kereta api yang menghubungkan antara Makasar dan Pare-pare belum layak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
“Iya, belum layak karena masih banyak persoalan yang belum diselesaikan oleh BPKA, utamanya dari sisi keamanan, sosial dan lingkungan,” pungkasnya.
Dikonfirmasi kepada pihak BPKA Sulsel terkait sorotan KNPI Maros ini, salah satu staf yang ditemui di Warkop di Kota Maros, mengatakan, bahwa apa yang disampaikan masyarakat baik itu berupa kritik maupun saran pihaknya akan mengkomunikasikannya dengan atasannya, yakni Kepala BPKA Sulsel. (roma)