DPRD Maros Setuju Dua Raperda dan Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati 2023

FOTO: Bupati Maros AS Chaidir Syam dan Ketua DPRD HA Patarai Amir. (ist)
menitindonesia, MAROS – DPRD Maros menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda utama, yakni penandatanganan berita acara persetujuan bersama Rancangan Perda tentang Pemberian Insentif, dan Rancangan Perda tentang perubahan Perda Nomor 3 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Maros tahun 2023.
Rapat Paripurna DPRD ini dipimpin langsung Ketua DPRD Maros HA Patarai Amir dan didampingi Wakil Ketua Hj Haeriah Rahman dan Hj Fatmawati serta Sekretaris DPRD, M Najib, S.H. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Maros Jalan Lanto Daeng Pasewang Nomor 15, Senin (13/5/2024).
BACA JUGA:
Ikuti Arahan Pemerintah Pusat, Bupati Maros Pisahkan Beberapa OPD, 3 Instansi Dinas yang Baru Terbentuk Menunggu Waktu
Dalam rapat ini, hadir Bupati Maros AS Chaidir Syam, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros Andi Davied Sjamsuddin, Forkopimdan dan sejumlah Kepala OPD.
Bupati Maros Chaidir Syam menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan Anggota DPRD Maros atas kesepakatan bersama terhadap dua Rancangan Perda tersebut. Mengenai Rekomendasi DPRD terkait LKPJ-nya, Chaidir mengatakan akan memperhatikan catatan dan saran yang disampaikan DPRD untuk dilakukan perbaikan ke depan.
“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pimpinan DPRD beserta para anggota DPRD Maros yang telah menyepakati dan mengesahkan Ranperda tersebut di atas. Semoga ekonomi masyarakat semakin meningkat dan bertambah baik dan berujung bertambahnya Pendapatan Asli Daerah Maros,” kata Chaidir Syam.
BACA JUGA:
Ikuti Arahan Pemerintah Pusat, Bupati Maros Pisahkan Beberapa OPD, 3 Instansi Dinas yang Baru Terbentuk Menunggu Waktu
Sebelumnya, dalam rapat tersebut, HA Patarai Amir membacakan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati. DPRD meminta Bupati Maros mendorong Dinas Pendidikan meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang memenuhi standart dan menyediakan insentif untuk menambah pendapatan para guru.
Selain itu, Patarai menyampaikan rekomendasi DPRD terkait upah Guru Honorer yang tidak masuk Dapodik.
Untuk pengangkatan pengajar dari unsur PPPK, DPRD menyarankan agar yang diutamakan yang berdomisili di wilayahnya agar tidak terbebani biaya yang lebih tinggi.
Selain itu DPRD menyoroti terkait masih adanya pasar-pasar yang sudah dibangun namun masih terbengkalai karena tidak difungsikan.
(asrul nurdin).