FOTO: Pakar Komunikasi Politik Unhas, Dr Hasrullah, M.A.
menitindonesia, JAKARTA – Pakar Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr. Hasrullah, M.A., mengatakan, dari runtutan konstruksi atau kronologi mencuatnya perkara korupsi di Kementerian Pertanian yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), diduga efek dari peristiwa politik tahun 2024.
Menurut Hasrullah, pasca Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, dinamika di internal NasDem berubah arah menjadi semi oposisi. Karena, kata dia, NasDem adalah bagian utama koalisi parpol yang menyokong Jokowi dan Ma’ruf Amin, namun di ujung periode kedua kekuasaan Jokowi, Anies bersama NasDem mengusung narasi perubahan dengan nada oposisi.
“Kita mulai dari situ. Pak SYL sebagai menteri Jokowi, tentu sangat dilema dengan sikap politik partainya yang berseberangan dengan keinginan Presiden Jokowi. NasDem tiba-tiba menjaga jarak dengan Jokowi. Tentu saja, ini tekanan bagi SYL dan kader NasDem lainnya yang ada di kabinet,” kata Hasrullah kepada jurnalis media ini, Selasa (2/7/2024).
Padahal, lanjut Hasrullah, saat itu, salah satu menteri yang paling disenangi kinerjanya oleh Presiden Jokowi adalah SYL karena capaian prestasi Kementerian Pertanian yang dipimpinnya, mampu menstabilkan produksi pertanian di tengah krisis global akibat pandemi Covid-19.
“Pak SYL telah menyelamatkan bangsa ini dari krisis pangan, 275 juta jiwa penduduk, masih bisa makan, karena ketersediaan pangan nasional dan produksi pertanian tetap survive di tengah pandemi,” ujar Hasrullah.
Dosen senior Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unhas itu, menambahkan, bahwa SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian itu, di masa pandemi Covid-19, tahun 2020-2023.
“SYL bekerja di tengah wabah, di saat pesawat dilarang terbang, masyarakat dibatasi aktivitasnya, petani di suruh tinggal di rumah, menghindari wabah. Situasi extra ordinary. Butuh kebijakan cepat dan langkah tepat. Kalau tidak, pandemi bisa menjadi krisis sosial jika pemerintah gagal menyiapkan kebutuhan pangan,” katanya. “Bayangkan, kalau pertanian gagal, tidak ada beras, semua orang lapar. Kan pasti anarkis.”
Hasrullah menerangkan, meskipun di negara lain mengalamni krisis pangan, yang berdampak terjadinya krisis ekonomi yang parah, pertanian di Indonesia tetap survive, karena akselerasi kebijakan yang dilakukan SYL mengatasi situasi extra ordinary. “Di sini kita harus melihat dengan nurani dan mendengar suara hati kita. Jangan-jangan Pak SYL justru dizolimi, dijadikan korban politik tanpa kita sadari,” ujar dia.
Selain itu, Hasrullah juga membaca adanya dugaan upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum tertentu kepada SYL. “Ini bisa kita baca dari adanya dugaan upaya pemerasan yang dilakukan oleh oknum pimpinan KPK, yaitu Pak Firli Bahuri. Kan Pak Firli sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka tindak pidana pemerasan terkait penyidikan kasus di Kementan,” ungkapnya.
Hasrullah mengatakan, kuatnya indikasi ini di perkara SYL karena telah dinodai dengan adanya upaya pemerasan dari oknum pimpinan KPK itu. Dan hal itu, kata dia, juga menodai proses hukum SYL.
“Jadi, kita harus jeli, jangan terlalu menista Pak SYL dengan menghakiminya melalui opini publik. Bukankah lebih baik membebaskan 1.000 penjahat daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini prinsip hukum. Karena tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan,” kata dia.
Oleh karena itu, pencetus KKN Kebangsaan ini, menilai langkah yang ditempuh SYL mengungkap peristiwa di balik penetapannya sebagai tersangka dengan melaporkan oknum pimpinan KPK itu ke Polda Metro Jaya, adalah upaya penegakan harga diri, sambil dia menegaskan sikapnya, bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. “SYL telah mengatakan yang benar, meskipun itu pahit,” tutup Hasrullah.
