menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, atau yang akrab disapa Danny, berencana mengadakan konsultasi ulang dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengisian tujuh jabatan eselon II yang masih kosong di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan sesuai aturan Kemendagri, khususnya terkait transisi kepemimpinan pasca-Pilkada Serentak 2024.
“Untuk pengisian jabatan tidak perlu ubah mutasi. Semua sudah ada aturannya sejak awal, dan kami berkomitmen menjalankan prosedur ini dengan baik,” ujar Danny, Minggu (19/1/2025).
BACA JUGA:
Apresiasi Kinerja Danny Pomanto, Wamendagri: Makassar ‘Best Prestige’
Ia meminta para pejabat yang telah mengikuti proses lelang jabatan pada pertengahan 2024 lalu untuk tetap bersabar hingga masa transisi selesai.
“Ya, ditempel dulu. Kalau gugatan di MK selesai cepat, kabar akan segera diberikan. Tidak lama lagi, jadi sabar saja,” tambahnya.
Saat ini, enam jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), sementara posisi Sekretaris Daerah diisi oleh Pelaksana Harian (Plh). Meski begitu, Danny menegaskan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan dengan lancar.
“Yang terpenting bagi saya adalah program-program bisa berjalan baik. Semua harus sesuai aturan, tidak ada masalah di pemerintahan,” katanya.
Konsultasi dengan kepala daerah terpilih menjadi salah satu syarat yang diwajibkan Kemendagri sebelum melakukan rotasi, mutasi, atau promosi jabatan eselon II. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam kunjungannya ke Makassar pada Jumat (17/1/2025).
“Setiap langkah rotasi atau mutasi harus dikonsultasikan dengan kepala daerah terpilih. Ini penting untuk memastikan transisi berjalan baik dan program sebelumnya bisa dilanjutkan,” ujar Bima Arya.
Menurutnya, proses transisi yang mulus akan menjaga keberlanjutan program pemerintahan serta mendukung visi dan misi hasil Pilkada Serentak 2024.
Dengan pendekatan ini, Danny berharap seluruh pihak dapat mendukung langkah-langkah yang diambil demi kelancaran pembangunan Kota Makassar.
“Kami ingin memastikan semuanya berjalan sesuai aturan, transparan, dan tetap mendukung kemajuan kota,” pungkasnya.
