menitindonesia, MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan menggelar konsultasi publik yang berlangsung di Baruga B Kantor Bupati Maros, Kamis (30/01/2025).
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Maros Chaidir Syam, Ketua DPRD Maros Muh. Gemilang Pagessa, serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk aktivis perempuan, lembaga anak, forum disabilitas, dewan pendidikan, kepala OPD, dan camat se-Kabupaten Maros.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Maros, Muh. Gemilang Pagessa, menegaskan, RKPD 2026 mengusung tema ‘Peningkatan Kesejahteraan dan Layanan Dasar Masyarakat yang Inklusif’.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup dengan memperhatikan kelompok rentan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperluas akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Dengan layanan inklusif ini, kami berharap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat meningkat, sementara kesenjangan semakin berkurang,” kata Gemilang.
BACA JUGA:
DPRD Maros Gelar Paripurna Pengumuman Hasil Penetapan Calon Pemenang Pilkada
Gemilang memaparkan berbagai prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dari berbagai permasalahan dan isu strategis daerah.
“Fokus utama pemerintah adalah peningkatan kualitas layanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif,” ungkapnya.
Selain itu, penguatan ekonomi lokal berbasis inovasi dan keberlanjutan juga menjadi perhatian utama, terutama dalam mendorong UMKM dan sektor unggulan daerah agar mampu bersaing di tingkat nasional.
“Reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik juga menjadi bagian penting dalam rencana ini, dengan harapan tata kelola pemerintahan semakin transparan dan efisien,” lanjutnya.
Senada dengan itu, Bupati Maros, Chaidir Syam menekankan pentingnya memperkuat keamanan dan toleransi sosial, demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung.
“Penguatan ketahanan sosial menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan yang masih menghadapi berbagai tantangan,” sebutnya.
BACA JUGA:
Bupati Maros Sambut Baik Pembangunan Sekolah Kedinasan BPOM di Desa Pucak
Selain itu, kata dia, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan wilayah secara merata agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan.
“Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar juga menjadi perhatian serius, termasuk pembangunan jalan, penyediaan air bersih, serta akses listrik bagi masyarakat di daerah terpencil,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, pengembangan sektor unggulan daerah yang inklusif menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Maros di tingkat nasional. Dengan optimalisasi sumber daya lokal, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
Chaidir Syam juga mengingatkan, RKPD 2026 harus selaras dengan agenda pembangunan nasional. Beberapa program prioritas seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, peningkatan investasi, serta pengendalian inflasi menjadi tantangan yang harus ditindaklanjuti di tingkat daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini bukan hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Dengan adanya konsultasi publik ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat memberikan masukan dan berkontribusi dalam penyusunan RKPD 2026.
