menitindonesia, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menekankan bahwa efisiensi tersebut harus diimbangi dengan penguatan penegakan hukum guna mencegah kebocoran anggaran di berbagai sektor. Hal tersebut disampaikan Rudianto Lallo dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan mitra kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Rudianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah strategis yang harus mendapat dukungan penuh.
BACA JUGA:
Rapat Komisi III DPR: Evaluasi Anggaran Dadakan, Kemenkeu Terbitkan Surat Edaran
“Kami mendukung kebijakan Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara terkait efisiensi anggaran ini,” ujarnya di hadapan peserta rapat.
Rapat tersebut membahas efisiensi anggaran kementerian/lembaga tahun 2025, yang sebelumnya telah diinstruksikan Presiden Prabowo. Sejumlah lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi III DPR meliputi Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Sekretariat Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
Menurut Rudianto, dari delapan mitra kerja Komisi III DPR, efisiensi anggaran yang dilakukan mencapai Rp38 triliun.
“Di tengah banyaknya program dan perencanaan yang sudah disusun untuk tahun 2025, efisiensi ini tentu bukan hal mudah. Namun, karena ini adalah kebijakan Presiden, kami sepenuhnya mendukung,” tegas legislator asal Sulawesi Selatan itu.
Penegakan Hukum Harus Diperkuat
Meski mengalami pemangkasan anggaran, Rudianto meminta para mitra kerja, khususnya aparat penegak hukum, untuk tidak melemahkan kinerja. Sebaliknya, ia mendesak agar upaya pemberantasan korupsi semakin diperkuat guna mencegah kebocoran anggaran negara.
BACA JUGA:
100 Hari Berlalu, Tak Ada Koruptor Kembalikan Uang Rakyat, Prabowo Ambil Langkah Tegas
“Kita harus memastikan bahwa efisiensi ini tidak mengurangi semangat dalam menindak kasus-kasus korupsi. Justru ini harus menjadi momentum untuk lebih gencar dalam mengawal keuangan negara,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu sektor yang rentan terhadap kebocoran anggaran adalah sumber daya alam. Oleh karena itu, ia menekankan agar Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK lebih aktif dalam menindak pelaku kejahatan yang merugikan negara.
“Langkah ini harus dibarengi dengan upaya meminimalkan kebocoran anggaran, terutama di sektor strategis seperti sumber daya alam. Ini menjadi tantangan bagi mitra kami, khususnya Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK,” tandasnya.
Efisiensi untuk Keuangan Negara yang Lebih Sehat
Rudianto menilai bahwa efisiensi anggaran harus diarahkan untuk menciptakan keuangan negara yang lebih sehat dan efektif. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih ketat serta penegakan hukum yang optimal, kebijakan ini diyakini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.
“Kami berharap kebijakan efisiensi ini benar-benar memberikan manfaat besar bagi negara dan masyarakat, serta tidak mengurangi efektivitas kinerja lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya.
Dengan langkah efisiensi ini, diharapkan penggunaan anggaran negara dapat lebih tepat sasaran, sementara penegakan hukum semakin tegas dalam mengawal kepentingan publik.
(akbar endra)
