menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar tengah melakukan langkah besar dalam menata ulang struktur anggarannya. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, atau yang akrab disapa Appi, menargetkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2025 hingga mencapai Rp 600 miliar.
Langkah ini ditempuh dengan memangkas berbagai program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai tumpang tindih, tidak mendesak, atau kurang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Efisiensi ini harus dimaksimalkan. Kami menemukan program-program yang tumpang tindih, serta kegiatan yang belum menjadi prioritas dan kurang menyentuh masyarakat,” ungkap Munafri, Selasa (15/4/2024).
Evaluasi menyeluruh telah dilakukan selama sebulan terakhir oleh tim transisi Mulia bersama jajaran Pemkot. Hasilnya, sejumlah program terindikasi tidak relevan dengan kebutuhan warga saat ini, dan karenanya masuk dalam daftar pemangkasan.
BACA JUGA:
Setelah Dua Dekade Vakum, IKA FH Unhas Kini Dipimpin Munafri Arifuddin Gantikan SYL
Sasaran utama efisiensi anggaran berada pada pos perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta proyek-proyek yang belum mendesak.
Dua proyek besar yang akan direfokuskan adalah proyek panel surya senilai Rp 145 miliar dan pengadaan motor listrik sampah sebesar Rp 100 miliar. Dari kedua proyek ini saja, potensi efisiensi awal telah menyentuh angka Rp 245 miliar.
“Kalau kita sisir lebih dalam lagi, saya yakin angka efisiensi bisa mencapai Rp 600 miliar lebih,” kata Munafri optimistis.
Setiap SKPD kini diminta menyusun buku program yang memuat rincian kegiatan yang bisa dipangkas atau dialihkan. Efisiensi ini diharapkan menciptakan ruang fiskal (free cash) yang nantinya bisa dialokasikan untuk program prioritas dari 7 Asta Cita Mulia.
Beberapa program unggulan yang akan diperkuat melalui dana efisiensi ini antara lain iuran sampah gratis dan seragam sekolah gratis. Menurut Munafri, program-program ini dirancang untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat pra-sejahtera di Kota Makassar.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, M. Dakhlan, menyebut bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus menyisir pos-pos pengeluaran di seluruh OPD.
“Sejauh ini, anggaran yang berhasil kami identifikasi untuk efisiensi mencapai Rp 400 miliar. Namun angka ini masih bisa bertambah hingga Rp 600 miliar setelah finalisasi bersama OPD,” jelas Dakhlan.
TAPD juga akan membuka kembali rencana kerja setiap OPD untuk memetakan program mana saja yang bisa dialihkan atau ditunda. Proses ini ditarget rampung dalam waktu dekat agar realisasi efisiensi dapat segera berjalan, dan program prioritas bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
