menitindonesia, MAKASSAR – Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para direktur utama (dirut) baru perusahaan daerah (perusda), Selasa (29/4/2025).
Pertemuan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tapi juga forum serius untuk menagih langkah konkret dalam membenahi tubuh perusda.
Ketua Komisi B, Ismail, menegaskan bahwa RDP kali ini menjadi awal dari pengawasan intensif DPRD terhadap kinerja para dirut baru. Ia menekankan pentingnya rencana strategis yang terukur demi menyelamatkan kinerja perusda sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini bukan cuma silaturahmi. Kami ingin tahu seperti apa langkah nyata yang akan diambil para dirut. Perusda harus jadi lokomotif PAD, bukan sekadar beban anggaran,” ujar Ismail.
BACA JUGA:
Dukung Program Wali Kota, Fraksi NasDem DPRD Makassar Minta Fokus pada Sampah dan Drainase
Menurutnya, salah satu problem utama yang terus menghantui perusda adalah pembengkakan jumlah pegawai. Ia secara tegas meminta evaluasi menyeluruh terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, terutama pada posisi-posisi yang tidak produktif.
“Contohnya di PD Pasar. Dari 650-an pegawai, Desember lalu sudah dikurangi 100. Tapi saya minta pangkas lagi 200. Ini bukan soal pemangkasan semata, tapi efisiensi demi kelangsungan operasional,” ujarnya tajam.
Ismail menyebut, keberhasilan para dirut dalam merampingkan organisasi dan meningkatkan PAD dalam tiga bulan ke depan akan menjadi penentu status definitif jabatan mereka.
“Kalau kinerja mereka sesuai ekspektasi, kami di Komisi B akan rekomendasikan ke wali kota agar para dirut ini diangkat secara definitif. Tapi kalau tidak ada progres, tentu harus dievaluasi,” tambahnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi B, William, juga menyoroti pentingnya komitmen nyata dari para dirut, bukan sekadar janji di atas kertas. Ia mengingatkan agar satuan tugas (satgas) perusda yang dibentuk benar-benar bekerja dan tidak menjadi program formalitas.
“Satgas harus jalan. Jangan sampai ketiadaan pengamanan seperti dulu membuat kinerja kembali ambruk. Kita butuh langkah yang benar-benar solutif, bukan wacana tahunan,” kata William.
Komisi B DPRD Makassar menegaskan bahwa mereka siap mengawal dan mendukung semua program kerja perusda yang berdampak positif terhadap peningkatan PAD. Namun, dukungan tersebut hanya akan diberikan jika perusda menunjukkan progres nyata dalam waktu dekat.
