menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan dua proyek fasilitas kesehatan yang sempat terbengkalai. Rumah Sakit Batua dan Puskesmas Jumpandang Baru. Setelah sempat mangkrak, keduanya kini berada di bawah pengawasan ketat dan proses audit menyeluruh.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, fasilitas publik, terutama di sektor kesehatan, tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Ia memastikan penyelesaian dua proyek tersebut menjadi prioritas pemerintahannya.
“Tidak boleh ada bangunan milik pemerintah yang mangkrak, apalagi yang menyangkut layanan kesehatan. Sebelum kita lanjutkan, harus ada audit menyeluruh untuk memastikan legalitas dan kondisi terakhir proyek,” tegas Munafri, Selasa (29/4/2025).
BACA JUGA:
Pemkot Makassar Kembali Raih Penghargaan Penyelenggara Pemerintah Terbaik dari Kemendagri
Proses audit dilakukan bersama Kejaksaan, BPK, dan BPKP sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus upaya menjaga integritas pengelolaan anggaran. Bila seluruh proses selesai tanpa temuan kerugian signifikan, proyek akan dilanjutkan menggunakan dana dari APBD Perubahan 2025 atau APBD Pokok 2026.
“Jika tidak ditemukan masalah, kita langsung lanjutkan. Tapi kalau hasilnya menunjukkan kerugian total, maka akan ada audit lanjutan. Yang pasti, tidak boleh dibiarkan jadi bangunan mati,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Andi Saguni, melakukan inspeksi langsung ke dua titik proyek tersebut.
Di Puskesmas Jumpandang Baru, mereka menemukan kondisi mengkhawatirkan: gedung delapan lantai hanya bisa diakses sampai lantai dua karena tangga rusak dan membahayakan keselamatan.
“Kalau dipaksakan dibuka, sangat berisiko. Tangga tidak layak dan bisa membahayakan pengunjung serta tenaga medis. Beberapa bagian harus digambar ulang,” ungkap Andi Saguni saat inspeksi.
Kondisi serupa ditemukan di RSUD Daya, di mana atap poliklinik nyaris roboh dan sejumlah alat kesehatan sudah tidak layak pakai. Selain itu, ruang penunjang seperti dapur gizi juga membutuhkan perbaikan.
Aliyah menyebut, kunjungan ini bukan sekadar inspeksi simbolis, tetapi langkah awal untuk perbaikan konkret yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Harapan kami, semua ini ditindaklanjuti secara serius. Layanan kesehatan yang layak adalah hak masyarakat. Jangan sampai bangunan megah tapi tidak bisa dipakai,” tegasnya.
Dengan perencanaan matang dan transparansi, Pemkot Makassar menargetkan kedua proyek ini segera kembali berjalan dan memberi manfaat langsung bagi warga kota.
