menitindonesia, MAROS – Dari total 404,98 jiwa penduduk Kabupaten Maros, 34.000 orang diantaranya masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024. Meski masih terbilang tinggi, angka ini diklaim oleh Pemerintah sudah jauh lebih baik dari tahun 2023.
Hal ini disampaikan oleh Fungsional Perencana Ahli Pertama Bappeda Maros, James David Mangawe, ia menyebut ada penurunan dari 34.960 warga miskin pada 2023. Artinya, ada 960 orang yang keluar dari status itu.
Menurutnya, beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros telah berkontribusi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Intervensi dilakukan secara lintas sektor, dengan menyasar bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur.
“Beberapa program yang kami dorong antara lain bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa SD dan SMP, pemenuhan cakupan jaminan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), serta penyelenggaraan job fair untuk membuka peluang kerja,” katanya, Senin (05/05/2025).
BACA JUGA:
Bupati Maros Beri Bantuan Motor Trail dan Rp 300 Juta Untuk Ruang Kelas di Sekolah Kolong Dusun Bara
Selain program daerah, bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga turut berkontribusi dalam menekan beban hidup masyarakat miskin.
James menjelaskan, warga yang tergolong miskin umumnya memiliki ciri-ciri seperti kepala rumah tangga bekerja sebagai petani dengan lahan di bawah 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, atau buruh perkebunan.
Pendapatan rata-rata mereka di bawah Rp600.000 per bulan, tidak memiliki simpanan atau aset berharga, dan tinggal di rumah tidak layak huni.
Di sisi lain, James menyebut kualitas pembangunan manusia di Maros menunjukkan tren positif. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros pada tahun 2024 berada di angka 74,04 poin.
“IPM kita sekarang sudah mencapai 74,04. Ini mencerminkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat mengalami perbaikan,” pungkasnya.
