Efisiensi Anggaran, Pemkot Makassar Batalkan Sejumlah Proyek Strategis

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (ISt)
menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memangkas sejumlah proyek strategis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2025 sebagai bagian dari langkah efisiensi.
Kebijakan ini dilakukan usai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyisir program-program yang dinilai kurang prioritas dan berpotensi tak rampung hingga akhir tahun.
Sejumlah proyek besar resmi dibatalkan, di antaranya pembangunan tahap kedua Makassar Government Centre (MGC) senilai Rp93 miliar, pembangunan dermaga beton oleh Dinas Perhubungan senilai Rp29 miliar, dan program Smart City Sensor oleh Dinas Kominfo sebesar Rp9,79 miliar.
Revitalisasi Lapangan Karebosi juga dihentikan, sedangkan pembangunan dua kantor lurah masih menggantung.

BACA JUGA:

Rayakan Dies Natalis FH Unhas ke-73, Munafri Arifuddin Janji Perkuat Jaringan Alumni ke Seluruh Wilayah

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan efisiensi dilakukan untuk menghindari proyek mangkrak di tengah jalan.
“Kalau kita mulai sekarang, belum tentu selesai sebelum tutup tahun. Maka lebih baik ditunda,” katanya, dikutip Minggu (11/05/2025)
Langkah ini turut memunculkan pertanyaan di kalangan publik, apakah rasionalisasi ini murni soal efisiensi atau ada motif lain di balik pembatalan beberapa program strategis.
Total anggaran yang telah berhasil dirasionalisasi mencapai lebih dari Rp500 miliar, dan diperkirakan bisa menyentuh angka Rp650 miliar dalam waktu dekat. Kepala Bappeda Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menyebut finalisasi program masih dibahas bersama TAPD.
“Beberapa program seperti motor sampah listrik, solar panel, hingga smart sensor turut terdampak efisiensi. Kita sedang hitung ulang semuanya sebelum masuk ke APBD Perubahan,” kata Zulkifli.
Adapun proyek MGC tahap kedua akan dikaji ulang dan kemungkinan dilanjutkan pada 2026, setelah proses tender Manajemen Konstruksi rampung. Sementara anggaran dari program smart sensor dialihkan ke pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan dan perbaikan fasilitas pendidikan.