menitindonesia, MAROS – Sekitar 300 unit rumah subsidi di kawasan Kota Baru Maros terancam terbengkalai setelah akses jalan menuju lokasi ditutup oleh Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan.
Penutupan dilakukan dengan pemasangan portal oleh pihak BPKA yang mengklaim jalan tersebut sebagai jalur khusus milik instansi.
Ketua Komisi II DPRD Maros, Marjan Massere, mengecam tindakan BPKA yang dinilainya sepihak. Ia menjelaskan, pembangunan jalan tersebut semula dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kawasan terbuka bagi umum dan sempat dianggarkan oleh pemerintah daerah.
“Awalnya ini jalan umum untuk menunjang pengembangan kota baru. Tapi karena ada alokasi dana APBN oleh BPKA, akhirnya digunakan dana pusat,” kata Marjan, Jumat (16/05/2025).
BACA JUGA:
Komisi II DPRD Maros Usut Sewa Menyewa Kios Ilegal di Areal Terminal Pasar Tramo
Kawasan Kota Baru Maros sebelumnya dirancang menjadi daya tarik investasi, termasuk pembangunan rumah subsidi bagi ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun kini pengembang kesulitan melanjutkan proyek karena akses logistik terhambat.
“Warga yang sudah mencicil rumah dirugikan, pengembang pun tidak bisa memasukkan material bangunan,” tambah Anggota DPRD Maros, Arie Anugrah.
DPRD Maros telah berupaya memanggil pihak BPKA untuk rapat dengar pendapat, namun pimpinan instansi tersebut tidak hadir. DPRD berencana menjadwalkan pemanggilan ulang pekan depan. Jika tetap tidak diindahkan, DPRD akan menempuh langkah persuasif ke pemerintah pusat.
