menitindonesia, MAROS – Kabupaten Maros menempati urutan ke-10 dalam daftar kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel tahun 2024, angka kemiskinan di Maros mencapai 9,32 persen.
Anggota DPRD Maros, Mahmud Al Ka’ani, menyoroti kondisi ini dan mendesak pemerintah daerah untuk segera menyusun kebijakan strategis guna menekan angka kemiskinan.
“Diperlukan program-program konkret dan terukur, bukan hanya rutinitas bantuan sosial, tetapi juga peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” kata Mahmud, Kamis (22/5/2025).
BACA JUGA:
Maros Masuk 10 Besar Kabupaten Termiskin di Sulawesi Selatan Tahun 2024
Salah satu perhatian khusus adalah keberadaan Desa Bontosomba, yang hingga kini masih berstatus desa tertinggal di Maros. Mahmud meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap desa tersebut.
Ia mendorong pemanfaatan dana desa secara maksimal, tak hanya untuk pembangunan fisik seperti jalan, irigasi, dan jembatan, tetapi juga untuk pelatihan keterampilan, bantuan usaha mikro, serta pengembangan sektor pertanian.
“Kita butuh percepatan pembangunan di desa dan penguatan ekonomi masyarakat. Ini salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Mahmud juga menyoroti masih lemahnya distribusi bantuan sosial. Ia mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat soal bantuan menjadi isu dominan saat dirinya melakukan reses.
“Artinya, ada masalah dalam validasi data dan mekanisme penyaluran yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Maros, Chaidir Syam, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui akar penyebab tingginya angka kemiskinan di daerahnya.
“Kami perlu memahami indikator-indikator apa saja yang menyebabkan Maros masuk dalam 10 besar kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi di Sulsel. Evaluasi ini menjadi dasar untuk merancang langkah-langkah perbaikan yang tepat,” ujarnya.
Pemkab Maros berkomitmen menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan yang lebih integratif dan kolaboratif lintas sektor, termasuk memperkuat sinergi dengan DPRD dan instansi terkait.
