Sulsel Catat Capaian Terbaik dalam Enam Tahun, Kemiskinan Turun ke 7,60 Persen

Ilustrasi
menitindonesia, MAKASSAR – Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami penurunan signifikan pada Maret 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 698,13 ribu orang atau 7,60 persen, turun 0,46 persen poin dibandingkan Maret 2024.
“Ini merupakan angka kemiskinan terendah dalam enam tahun terakhir, sejak 2020,” kata Kepala BPS Sulsel, Aryanto, dikutip pada Sabtu (26/7/2025).
Dibandingkan dengan periode September 2024 (711,77 ribu orang atau 7,77 persen), tren penurunan terus berlanjut secara konsisten.
Di wilayah perkotaan, tingkat kemiskinan turun menjadi 5,14 persen dari sebelumnya 5,21 persen. Sementara di perdesaan, terjadi penurunan dari 10,11 persen menjadi 9,88 persen. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional (8,47 persen), Sulsel berada di bawah angka tersebut.

BACA JUGA:
Gaji PPPK Aman, Pemprov Sulsel Alokasikan Rp500 Miliar untuk 2026

Namun, meski kemiskinan menurun, gini ratio—indikator ketimpangan pengeluaran—naik tipis dari 0,360 menjadi 0,363 poin, menandakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi tantangan.

BACA JUGA:
Gubernur Sulsel Luncurkan Mobil ICU Pertama dengan Fasilitas Operasi

Penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari strategi Pemerintah Provinsi Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemerintah menerapkan tiga pilar utama penanggulangan kemiskinan.
Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyediaan layanan dasar, bantuan sosial berbasis data, serta pembangunan rumah layak huni.
Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat lewat pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan, dan peningkatan produktivitas pertanian.
Ketiga, penurunan jumlah kantong kemiskinan dengan pendekatan wilayah berbasis data spasial, penataan permukiman kumuh, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Ketiga pilar tersebut didukung oleh penguatan tata kelola yang terintegrasi lintas sektor.