menitindonesia, JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar tengah mempersiapkan pembentukan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru dalam bentuk perseroan daerah (perseroda) yang akan bergerak di sektor infrastruktur dan pangan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan hal tersebut saat melakukan studi lapangan ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro) di Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025. Jakpro merupakan BUMD andalan milik Pemprov DKI Jakarta yang sukses mengelola proyek strategis, seperti pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dan LRT.
“Kami ingin belajar langsung bagaimana pengelolaan perseroda seperti Jakpro dijalankan, termasuk aspek kelembagaan, bisnis, dan regulasinya,” kata Munafri, Rabu (30/07/2025).
Munafri menjelaskan, dua BUMD baru tersebut merupakan bentuk transformasi dari Perusda menjadi perseroda. Ia menekankan bahwa pembentukan perseroda bukan sekadar perubahan status hukum, tetapi bagian dari strategi memperkuat peran BUMD dalam pembangunan daerah.
BACA JUGA:
Studi Banding ke JIS, Pemkot Makassar Siapkan Stadion Untia Berstandar Internasional
“Dua sektor ini, infrastruktur dan pangan, sangat vital bagi Makassar. Kami ingin membangun institusi yang lebih profesional, fleksibel, dan kompetitif,” tambahnya.
Kunjungan tersebut juga diikuti oleh sejumlah kepala SKPD, sebagai bentuk keseriusan Pemkot dalam proses reformasi kelembagaan. Munafri berharap proses transisi dari Perusda ke perseroda dapat dilakukan secara terencana, mengacu pada pengalaman daerah lain.
“Dengan studi ini, kami ingin memahami tidak hanya teori, tetapi juga praktik dan tantangan lapangan yang pernah dihadapi Jakpro,” jelasnya.
Ia juga meminta agar Jakpro membuka ruang komunikasi dan diskusi lebih lanjut dengan Pemkot Makassar untuk pendampingan teknis selama proses pembentukan perseroda.
Sementara itu, Direktur Proyek PT Jakpro, Iwan Takwin, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa keberhasilan Jakpro tidak hanya terletak pada proyek infrastruktur fisik, tetapi juga pada integrasi dengan kebutuhan sosial masyarakat.
“Kami mengembangkan kawasan terpadu yang mencakup hunian, transportasi, urban farming, hingga pemberdayaan UMKM. Jadi pembangunan tidak hanya berorientasi fisik, tapi juga sosial,” kata Iwan.
Menurutnya, fleksibilitas korporasi yang dimiliki perseroda memungkinkan percepatan proyek strategis yang tidak selalu bisa dijalankan oleh birokrasi konvensional.
Ia menegaskan pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas perusahaan dan kepercayaan publik.
