menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat langkah pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme dan intoleransi, terutama di kalangan generasi muda.
Kali ini, Pemkot berkolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri untuk memperluas edukasi tentang bahaya paham ekstrem di ruang digital.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima langsung audiensi dari jajaran Densus 88 yang dipimpin Kasatgaswil Sulsel, Agung NM, di Balai Kota Makassar. Turut mendampingi, Kepala Badan Kesbangpol Makassar Fatur Rahim dan Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Jufri.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pembinaan terhadap narapidana dan eks-narapidana terorisme (napiter) serta memperkuat sinergi pencegahan dini, literasi digital, hingga pembinaan sosial bagi masyarakat.
“Pertemuan ini untuk mempererat koordinasi dan memperkuat pengawasan agar potensi penyebaran paham radikal bisa ditekan sejak akar rumput,” kata Agung NM.
BACA JUGA:
Pemkot Makassar Kebut Sertifikasi Aset Daerah, 4.000 Bidang Tanah Belum Bersertifikat
Menurut Agung, penyebaran ideologi ekstrem kini tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial dan gim daring yang banyak diakses anak muda.
“Langkah kami fokus pada pencegahan, lewat sosialisasi, ceramah di sekolah, hingga pembinaan bagi eks-napiter,” ujarnya.
Hingga kini tercatat 135 eks-narapidana terorisme di Sulsel, dan sekitar 90 persen di antaranya berdomisili di Makassar. Mereka dibina melalui Yayasan Rumah Moderasi Makassar, wadah rehabilitasi sosial dan ekonomi hasil kerja sama Pemkot, Pemprov Sulsel, dan berbagai lembaga.
“Banyak di antara mereka kini menjalankan usaha seperti warung kopi, kuliner, dan servis AC,” jelas Agung.
Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan, Pemkot mendukung penuh langkah Densus 88 dalam program pembinaan sosial dan pemberdayaan eks-napiter agar bisa kembali produktif di masyarakat.
“Kami siap berkolaborasi untuk memastikan para eks-napiter bisa hidup damai dan berkontribusi positif. Pendekatan kita bukan hanya hukum, tapi juga kemanusiaan,” ujar Munafri.
Kepala Kesbangpol Makassar Fatur Rahim menambahkan, kolaborasi ini juga bertujuan memperkuat literasi digital agar anak muda tidak mudah terpapar ideologi ekstrem di dunia maya.
“Seiring kemajuan teknologi, paham radikal kini menyusup lewat media sosial dan game online. Karena itu, semua dinas dan elemen masyarakat harus bergerak bersama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap ceramah dan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari pencegahan penyebaran paham intoleran.
“Penanganannya kolektif, mulai dari Dinas Sosial, Kominfo, hingga lembaga pendidikan. Semua bergerak menjaga anak-anak kita dari paparan paham ekstrem,” ujar Fatur.
Pemkot Makassar bersama Densus 88 juga memperkuat deteksi dini lewat koordinasi dengan lurah, tokoh masyarakat, dan aparat di tingkat bawah.
“Sinergi ini penting untuk memperkuat daya tahan sosial masyarakat terhadap paham radikal di perkotaan,” tutupnya.
