menitindonesia, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan seluruh kepala daerah di Papua agar tidak menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan ke luar negeri yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.
Peringatan tegas tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).
“Saya minta benar-benar para gubernur dan para bupati bertanggung jawab. Jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana Otsus,” tegas Prabowo.
Prabowo menekankan, pemerintah pusat akan terus memastikan dana Otsus digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan rakyat Papua dan percepatan pembangunan daerah.
BACA JUGA:
Prabowo Instruksikan Menteri Kehutanan Libatkan TNI-Polri Atasi Kerusakan Hutan
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin cerdas dan mudah mengawasi kinerja pejabat publik melalui ruang digital dan teknologi. Karena itu, kepala daerah diminta lebih banyak berada di wilayahnya masing-masing untuk melayani masyarakat secara langsung.
“Sekarang rakyatmu itu sudah pintar-pintar, semua punya gadget,” ujar Prabowo.
Ia juga menegaskan agar kepala daerah tidak terlalu lama berada di Jakarta dan fokus menjalankan tugas di daerahnya masing-masing.
“Jangan bupati terlalu lama di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu. Komite membantu, para menteri siap membantu, dan program-program dari pusat akan diturunkan ke daerah,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pengawasan penggunaan dana Otsus agar benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Sementara itu, Menteri Keuangan melaporkan bahwa dana Otsus Papua tahun 2025 telah dicairkan sebesar Rp12,6 triliun. Adapun alokasi dana Otsus untuk tahun 2026 direncanakan sekitar Rp10 triliun.
Prabowo menegaskan, besarnya dukungan anggaran tersebut harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Dalam arahannya, Prabowo juga menekankan percepatan pembangunan Papua harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten di Papua mampu mencapai swasembada pangan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing.
Selain itu, Prabowo menegaskan keberlanjutan sejumlah program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan konektivitas melalui pembangunan Jalan Trans Papua.
