menitindonesia, MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima penghargaan atas dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengimplementasian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), percepatan penurunan stunting, serta pelaksanaan Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, pada pembukaan kegiatan Fasilitasi Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dalam RPJMD 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (16/12/2025).
Bonivasius menyampaikan, apresiasi tersebut merupakan bentuk pengakuan atas peran aktif Pemprov Sulsel dalam memperkuat kebijakan pembangunan kependudukan yang terintegrasi dengan pembangunan sumber daya manusia.
BACA JUGA:
Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi Raih Penghargaan Tokoh Perempuan Peduli Penyiaran di KPID Award 2025
Selain penghargaan kepada Wakil Gubernur Sulsel, BKKBN RI juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan atas capaian signifikan penurunan stunting sepanjang tahun 2024.
Kabupaten Maros meraih penghargaan atas capaian penurunan stunting terbesar pertama dengan penurunan sebesar 12,3 persen. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Kabupaten Takalar dengan penurunan stunting sebesar 11,4 persen. Sementara Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh penghargaan atas capaian prevalensi stunting terendah kedua, yakni 20,3 persen.
Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam pengendalian penduduk, pelaksanaan Program Bangga Kencana, serta percepatan penurunan stunting secara terintegrasi,” ujar Fatmawati.
Ia juga mengapresiasi dukungan dan pendampingan BKKBN RI, khususnya melalui arahan serta materi yang disampaikan dalam kegiatan internalisasi PJPK. Menurutnya, peta jalan pembangunan kependudukan merupakan instrumen strategis dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional.
Pada kesempatan tersebut, Fatmawati mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan agar segera menyelesaikan dan menyerahkan dokumen PJPK sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.
“Saya meminta kabupaten dan kota untuk mempercepat penyetoran dokumen PJPK. Kami juga mengapresiasi daerah yang telah lebih dahulu menyerahkan PJPK sebagai wujud keseriusan mendukung program nasional,” katanya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Shodiqin, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, serta diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari sekretaris daerah, unsur DPRD kabupaten/kota, dan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sulawesi Selatan.
